Minyakita, produk minyak goreng bersubsidi dari pemerintah, menjadi sorotan setelah dugaan kecurangan merugikan rakyat kecil. Minyak goreng murah yang seharusnya menjadi solusi bagi masyarakat kini justru jadi permainan oknum yang tidak bertanggung jawab.
Sementara produsen dan oknum distributor menikmati keuntungan besar, rakyat justru membayar lebih mahal untuk kebutuhan pokok sehari-hari. Sejak diluncurkan, Minyakita diharapkan menjadi alternatif bagi masyarakat dalam mendapatkan minyak goreng dengan harga terjangkau.
Namun, di lapangan, harga Minyakita sering kali melambung jauh dari Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan sebesar Rp14.000 per-liter. Beberapa pedagang mengaku kesulitan mendapatkan stok Minyakita, sementara di tempat lain, minyak goreng bersubsidi ini justru dijual bebas dengan harga lebih tinggi.
Fenomena ini tentu meresahkan masyarakat, terutama kalangan menengah ke bawah yang sangat bergantung pada minyak goreng bersubsidi. Kenaikan harga dan kelangkaan Minyakita berimbas pada naiknya harga makanan di warung kecil, pedagang gorengan, dan usaha mikro lainnya. Bukan hanya masalah harga, kelangkaan Minyakita di pasaran juga menjadi pertanyaan besar.
Laporan menyebutkan bahwa banyak produsen lebih memilih menyalurkan produk mereka ke pasar ekspor atau menjual dalam kemasan premium dengan harga lebih tinggi. Akibatnya, rakyat kecil harus menghadapi kelangkaan dan kenaikan harga yang semakin membebani. Lantas siapa yang harus bertanggung jawab? Apakah ada tindakan tegas untuk menghentikan praktik nakal ini?
Awalnya, Dirtipideksus Bareskrim Polri, Brigjen Pol Helfi Assegaf mengatakan, bahwa pengungkapan berawal dari penyelidikan yang dilakukan tim Bareskrim Polri untuk memastikan distribusi dan ketersediaan Minyakita.
“Namun, hasil temuan di lokasi menunjukkan adanya penyimpangan. Tim menemukan bahwa minyak goreng yang dikemas ulang di tempat tersebut memiliki volume yang lebih sedikit dari takaran yang tercantum di label kemasan,” katanya di Bareskrim Mabes Polri Jakarta Selatan, Selasa (11/3/2025).
Tersangka Kasus MinyaKita Tak Sesuai Takaran Ngaku Baru Beraksi Sejak Februari 2025
Helfi mengungkap, dalam pengemasan ulang ini, minyak yang seharusnya berisi 1.000 ml, namun hanya diisi sekitar 820 ml hingga 920 ml.
Dalam operasi ini, kata Helfi, pihaknya menyita berbagai barang bukti, termasuk 450 dus minyak Minyakita dalam kemasan pouch bag yang siap didistribusikan, 180 dus minyak dalam gudang, 250 krat minyak kemasan botol, serta puluhan mesin pengisian dan alat pendukung lainnya.
“Total minyak goreng yang berhasil diamankan mencapai 10.560 liter,” katanya.
Pasukan Bawah Tanah (Pasbata) menyatakan dukungan penuh terhadap langkah pemerintah dalam upaya bersih-bersih mafia, khususnya di sektor energi seperti Pertamina. Apalagi, kasus megakorupsi yang saat ini tengah diusut di Pertamina merugikan Negara hingga Rp193,7 triliun.
“Kami percaya bahwa upaya ini adalah langkah nyata untuk menciptakan tata kelola energi yang lebih transparan, adil, dan berpihak pada kepentingan rakyat,” ujar Wasekjen Pasbata, Jose, Senin (10/3/2025).
DPR Ogah Bikin Pansus Korupsi Pertamina, Ada Apa?
Jose menegaskan, bahwa mafia energi telah lama merugikan negara dan masyarakat dengan praktik curang yang menghambat kesejahteraan rakyat. Pihaknya pun memastikan, Pasbata berada di garis depan untuk mengawal pemerintah dalam memberantas mafia
“Dengan adanya komitmen kuat dari pemerintah untuk menertibkan dan membersihkan praktik-praktik ilegal ini, kami dari Pasbata berdiri di garis depan untuk mengawal dan mendukung setiap kebijakan yang bertujuan memberantas mafia,” imbuhnya.
Dia juga mengajak masyarakat untuk terus mendukung dan setia terhadap produk dalam negeri dengan tetap selalu menggunakan produk resmi Pertamina. Hal ini perlu dilakukan sebagai dukungan terhadap industri energi nasional yang lebih bersih dan berdaulat.
BUMN Bantah Isu Keterlibatan Erick Thohir di Kasus Korupsi Pertamina
“Jangan ragu melawan mafia energi dengan melaporkan segala bentuk penyimpangan atau praktik kecurangan yang merugikan Negara dan rakyat. Masyarakat juga diajak untuk selalu menyebarkan informasi positif sebagai dukungan terhadap upaya pemerintah dengan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga transparansi di sektor energi,” bebernya.
Masyarakat juga harus berperan aktif dengan menjadi bagian dari perubahan dengan mendukung program-program pemerintah dalam reformasi energi nasional.
Callum Hudson-Odoi mencetak gol kemenangan bagi tuan rumah menjelang akhir babak kedua.
Hasil ini membuat Nottingham Forest menjauh dari kejaran Manchester City, pada peringkat tiga dengan 51 poin.
Sedangkan Manchester City menempati urutan empat dengan 47 poin, demikian laman Liga Inggris.
Pertandingan berlangsung cukup terbuka pada awal babak pertama.
Tim tamu mengancam pada menit ke-7, berawal dari kesalahan pemain belakang Nottingham, bola dicuri Erling Haaland di daerah pertahanan Forest, tapi tembakannya melebar dari gawang Mats Sels.
The Citizens perlahan mendominasi pertandingan. Nico Gonzalez melepaskan tendangan dari luar kotak penalti pada menit ke-14 tapi bole menghantam tiang gawang.
Forest bermain menunggu di daerah pertahanan sendiri dengan tampil rapat sehingga menyulitkan City dalam membuat peluang.
Pada babak kedua, Nottingham keluar lebih menyerang sampai hampir memecah kebuntuan pada menit ke-67.
Callum Hudson-Odoi menusuk dari sisi kiri sebelum melepas tembakan. Ederson berhasil menepis bola hingga menerpa tiang.
The Citizens merespons lewat Kevin De Bruyne pada menit ke-71, tetapi bola sepakannya melambung tinggi.
12 menit kemudian City yang justru kebobolan ketika pada menit ke-83, Hudson-Odoi menusuk dari sisi kanan dengan melepaskan tembakan yang membentur bek Man City sebelum berbelok arah untuk masuk gawang Ederson. 1-0 untuk tuan rumah
City lalu mengurung pertahanan Forest demi memburu gol penyama kedudukan, namun gagal hingga laga tuntas.
Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar (kiri) mencium Pemimpin Takhta Suci Vatikan Paus Fransiskus usai melakukan foto bersama di Masjid Istiqlal, Jakarta, Kamis (5/9/2024). Dalam kunjungannya Paus Fransiskus melihat langsung terowongan silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral serta menandatangani Deklarasi Bersama Istiqlal 2024: Meneguhkan Kerukunan Umat Beragama untuk Kemanusiaan
Dalam sebuah pernyataan resmi, Vatikan menyebutkan bahwa Paus Fransiskus menghabiskan hari dengan beristirahat dan berdoa selama menjalani perawatan di Rumah Sakit Gemelli, tempat ia dirawat sejak bulan lalu.
Pada Jumat pagi, dilaporkan bahwa paus “tidur nyenyak sepanjang malam dan terbangun tak lama setelah pukul 08.00.”
Pemimpin tertinggi Gereja Katolik berusia 88 tahun itu telah menjalani perawatan di Rumah Sakit Gemelli sejak 14 Februari.
Paus Fransiskus terpilih sebagai penerus Paus Benediktus XVI pada usia 76 tahun, tepatnya pada 13 Maret 2013.
Riwayat masalah kesehatan
Penyakit yang diderita saat ini menambah daftar masalah kesehatan yang dialami Paus Fransiskus dalam beberapa tahun terakhir.
Pada 2022, ia membatalkan kunjungan ke Afrika akibat masalah pada lutut yang membuatnya harus berjalan dengan tongkat atau menggunakan kursi roda.
Pada Maret 2023, ia sempat dirawat di rumah sakit di Roma karena infeksi saluran pernapasan. Beberapa bulan kemudian, ia menjalani operasi perut akibat hernia.
Awal tahun ini, Vatikan melaporkan bahwa Paus sempat terjatuh di kediamannya, yang menyebabkan cedera ringan pada lengan kanannya.
Namun, Paus Fransiskus yang lahir di Argentina pada 1936, telah menghadapi masalah kesehatan sejak usia muda.
Saat berusia 21 tahun, ia harus menjalani operasi pengangkatan sebagian paru-paru akibat pneumonia berat dan tiga kista. Ia mengaku bahwa pengalaman itu menginspirasinya untuk bergabung dengan ordo Yesuit.
Kapolres Cimahi AKBP Tri Suhartanto (kiri) menginterogasi salah satu tersangka kasus narkotoka yang juga Ketua Bawaslu Kabupaten Bandung Barat Riza Nasrul Falah Sopandi (ketiga kanan) saat rilis di Polres Cimahi, Kota Cimahi, Jawa Barat, Jumat (7/3/2025).
“Ini yang kedua. Intinya ini kebodohan saya,” kata Riza saat memberikan pernyataan di Mapolresta Cimahi, Jumat.
Riza ditangkap bersama dua rekannya, Taupan Yowono dan Rian Irawan, saat sedang berpesta narkoba di sebuah rumah di daerah Cililin, KBB, pada Rabu (5/3) sekitar pukul 02.30 WIB.
Riza mengaku awalnya tidak berniat mengonsumsi sabu. Ketika itu dirinya hanya hendak membeli air galon untuk sahur. Namun, setelah berbincang dengan temannya, mereka akhirnya memutuskan untuk patungan membeli narkoba.
“Patungan dan memang tidak terencana. Pada saat itu saya mau mencari galon karena di rumah, mau sahur juga. Ada kawan ngobrol-ngobrol saat itu diajak patungan dan ternyata membeli itu (narkoba),” kata Riza.
Kapolres Cimahi, AKBP Tri Suhartanto, mengonfirmasi bahwa Riza dan dua rekannya ditangkap saat sedang mengonsumsi sabu.
Dalam penggerebekan tersebut, polisi menyita barang bukti berupa sabu seberat 0,84 gram beserta alat isap.
“Ketiga orang ini adalah pemakai, mereka gunakan di salah satu rumah. Saat diamankan, mereka sedang mengonsumsi sabu,” kata Tri.
Tri menjelaskan penangkapan terhadap Riza bermula saat polisi mengamankan tiga orang tersangka yang berperan sebagai bandar dan pengedar di Kampung Tanjung Sari, Desa Bongas, Kecamatan Cililin, KBB pada Rabu (5/3).
Selanjutnya polisi melakukan pengembangan hingga akhirnya didapati Ketua Bawaslu KBB bersama kedua rekannya sedang menggunakan narkoba.
“Kita amankan tiga orang, SP, AP, dan EKS mereka bandar dan kurir. Kemudian kita amankan juga pemakai RNF, TY dan RI,” kata dia.
Wakil Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI, Agun Gunandjar Sudarsa, (kedua dari kanan) saat sidak di Pasar Induk Rau, Kota Serang, Banten, Kamis (6/3/2025).
“Dari hasil sidak yang dilakukan di Pasar Induk Rau, kami menemukan persoalan harga MinyaKita dijual di atas HET yang mana minyak tersebut sudah disubsidi oleh pemerintah,” kata Wakil Ketua BAM DPR RI, Agun Gunandjar Sudarsa usai sidak pasar di Serang, Kamis.
Ia menjelaskan pemerintah menetapkan harga MinyaKita Rp15.750 per liter, tetapi dijual dengan harga Rp18.000 hingga Rp19.000 per liter.
“Sidak pasar menjadi upaya penting agar kita bisa melihat secara konkret stok dan harga pangan jelang momen Ramadhan,” katanya.
Menurut Agun, persoalan ini harus disikapi oleh Kementerian Perdagangan serta Dinas Perdagangan setempat, dan negara harus dapat mengontrol dan melihat agar harga sesuai dengan ketentuan dari pemerintah.
“Kalau hanya mengandalkan operasi pasar, besok bisa naik lagi. Maka sepanjang distribusinya tidak ditata, tidak dikelola dengan baik mulai dari produsen dan konsumen kan. Itu ada pengedar mulai dari agen, pengecer itu yang harus dikontrol,” katanya.
Meski demikian, lanjut Agun, pihaknya tidak melihat adanya penimbunan MinyaKita meskipun dijual di atas HET.
“Kalau sampe hari ini saya liat belum ada penimbunan,” katanya.
Ia menilai, untuk ketersediaan pangan dan harga secara umum di Pasar Induk Rau Serang, relatif baik masih dalam jangkauan daya beli masyarakat dan tidak ada kenaikan harga komoditas yang luar biasa.
“Baik itu daging, ayam, beras, minyak, mulai dari harga relatif terkendali hingga stok tersedia hingga Hari Raya Lebaran nanti,” katanya.
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid (dua kanan) bersama para menteri dan pejabat pemerintah terkait dalam acara “Deklarasi Bersama Gerakan Ramadhan Ramah Anak” di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Jakarta, Rabu (5/3/2025).
“Jadikanlah keluarga sebagai teladan bagi anak-anak kita, dampingi mereka dalam mengakses informasi,” katanya pada acara “Deklarasi Bersama Gerakan Ramadhan Ramah Anak” di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Jakarta, Rabu.
Meutya juga mengemukakan perlunya para orang tua berdiskusi dengan anak mengenai informasi yang diakses dan diterima.
Selain itu, dia menyampaikan bahwa Bulan Ramadhan bisa menjadi momentum untuk membangun kebersamaan keluarga dan memperkuat hubungan orang tua dengan anak.
“Saya mengajak seluruh lapisan masyarakat, khususnya ayah dan bunda, untuk memanfaatkan waktu di bulan Ramadhan dengan baik bersama keluarga dan juga anak-anak tercinta,” kata dia.
Sementara itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauziah mengajak keluarga-keluarga dan para orang tua untuk mengoptimalkan ibadah Ramadhan dengan meningkatkan kualitas pengasuhan anak di rumah.
Arifah menyarankan pengurangan penggunaan gawai minimal satu jam sehari guna memaksimalkan interaksi orang tua dengan anak-anak melalui kegiatan ibadah bersama keluarga seperti shalat berjamaah, tadarus bersama, mendongeng kisah-kisah Rasulullah SAW, serta mendengarkan cerita anak tentang hal-hal baik yang mereka lakukan.
Arifah menekankan pentingnya komunikasi dua arah yang harmonis antara orang tua dan anak dalam upaya untuk meningkatkan kelekatan dan kehangatan dalam keluarga.
“Hal ini tidak hanya akan menjadi kenangan indah bagi anak-anak kita kelak, tetapi juga sangat berkontribusi pada kesehatan jiwa anak-anak dan meningkatkan resiliensi pada anak,” katanya.
Selain Meutya dan Arifah, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Menteri Agama Nasaruddin Umar, dan Wakil Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari juga menghadiri acara “Deklarasi Bersama Gerakan Ramadhan Ramah Anak.”
Jembatan dan jalan terputus akibat diterjang banjir bandang di Kampung Pensiunan, Desa Tugu Selatan, Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (3/3/2025
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) berusaha memulihkan akses jalan yang terputus akibat jembatan penghubung rusak akibat dihantam banjir bandang di Kabupaten Bogor, Jawa Barat hingga bisa dilintasi kendaraan kembali sebelum Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriyah.
“BNPB tidak ingin masyarakat terlalu lama mengalami kesulitan dalam mobilisasi, terlebih beberapa minggu lagi hari raya Idul Fitri akan tiba,” kata Kepala BNPB Suharyanto dalam keterangan di Jakarta, Selasa.
Berdasarkan hasil rapat koordinasi BNPB dengan Pemerintah Kabupaten Bogor pada Senin (3/3) diketahui bahwa sedikitnya ada tujuh unit jembatan di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor rusak berat, bahkan hilang setelah dihantam arus deras banjir bandang.
BNPB akan meminta Markas Besar TNI supaya mengerahkan personel untuk membantu membangun jembatan rangkaian baja (Bailey) sehingga, jalan yang jembatannya putus itu bisa kembali dilintasi masyarakat.
Kepala BNPB optimistis pembangunan jembatan Bailey oleh personel TNI tersebut dapat selesai dalam waktu kurang dari tiga minggu ke depan.
“Kita pastikan nanti dalam waktu tidak terlalu lama, tiga minggu ini krusial, menjelang libur Idul Fitri dan libur nasional ini jangan sampai jembatan ini masih putus,” kata Suharyanto yang meninjau salah satu lokasi jembatan putus di Desa Tugu Selatan, Cisarua, Kabupaten Bogor itu.
Adapun tim Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB melaporkan bahwa banjir bandang dengan arus yang sangat deras hingga setinggi pintu rumah warga itu melanda Kecamatan Cisarua dan sekitarnya pada Minggu (2/3) malam.
Meluapnya air aliran Sungai Cimanceri setelah diguyur hujan berintensitas deras dan berdurasi lama diyakini menjadi pemicu banjir yang menimbulkan dampak cukup signifikan ini.
Data sementara yang dihimpun oleh tim BNPB menyatakan bahwa jumlah korban terdampak sebanyak 381 keluarga atau 1.399 orang warga. Dimana 346 orang korban di antaranya mengungsi, dan satu orang warga hilang terseret banjir dan dalam proses pencarian setidaknya sampai dengan Senin (3/3) petang.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Ahmad Heryawan saat memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panitia Kerja (Panja) Keamanan Laut Komisi I DPR RI dengan Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI Laksamana Madya TNI Irvansyah di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/3/2025)
Panitia Kerja (Panja) Keamanan Laut Komisi I DPR RI menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI Laksamana Madya TNI Irvansyah untuk membahas ihwal Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Keamanan Laut.
“Pada hari ini Bakamla akan memberikan pemaparan kepada kami dalam rangka maksud dan tujuan menghadirkan regulasi yang lebih kuat, yaitu Undang-Undang Keamanan Laut,” kata Wakil Ketua Komisi I DPR RI Ahmad Heryawan yang memimpin jalannya rapat di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.
Ahmad Heryawan menjelaskan bahwa rapat pembahasan untuk menghadirkan RUU Keamanan Laut itu karena Indonesia merupakan negara kepulauan dengan wilayah perairan yang mendominasi luas wilayahnya.
“Negeri sebesar ini dengan lautan yang menjadi kebanyakan atau mayoritas teritorinya harus segera memiliki undang-undang yang mengatur keamanan laut,” ucapnya.
Oleh karena itu, dia menekankan peran Bakamla sebagai penjaga keamanan laut (coast guard) Indonesia perlu mendapatkan penguatan dalam menghadapi ancaman keamanan nonmiliter dan berasal dari aktor nonnegara, serta dalam rangka menanggulangi berbagai bentuk pelanggaran keamanan laut tersebut.
“Keamanan laut tersebut hadir dalam bentuk kelembagaan namanya coast guard Indonesia yang sampai saat ini kalau lihat paparan tadi belum ada satu perundang-undangan yang menyatakan sesungguhnya siapa coast guard Indonesia atau lembaga yang mana coast guard Indonesia tersebut,” ujarnya.
Ia menekankan peran Bakamla sebagai coast guard Indonesia itu perlu dilegitimasikan dalam regulasi resmi melalui RUU Keamanan Laut sebab Bakamla selama ini dalam praktiknya telah menjalankan fungsinya sebagai coast guard.
Termasuk, lanjut dia, ketika Presiden RI Prabowo Subianto melakukan joint statement (pernyataan bersama) dengan Presiden China Xi Jinping di akhir tahun lalu.
Dengan demikian, kata dia, selain penting menghadirkan coast guard Indonesia di bawah naungan undang-undang, pada saat yang sama Bakamla yang sudah menjadi embrionya segera di dalam undang-undang tersebut dinyatakan sebagai coast guard Indonesia.
Sementara itu, Laksdya TNI Irvansyah mengatakan bahwa sejak awal mula pendiriannya Bakamla memang telah diarahkan untuk mengemban fungsi sebagai coast guard Indonesia.
“Saat ini dibutuhkan penguatan regulasi untuk penguatan Bakamla sebagai Indonesia coast guard yang andal, adaptif, dan responsif,” ucapnya.
Laksdya TNI Irvansyah lantas melanjutkan, “Bakamla diarahkan menjadi Indonesia coast guard yang dapat melaksanakan tugas dan fungsi coast guard universal secara utuh dan komprehensif.”
Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mehendra merekomendasikan penetapan satu institusi sebagai penjaga keamanan laut Indonesia yang mempunyai kewenangan dalam penegakan hukum di laut.
“Menetapkan satu institusi sebagai coast guard kita yang mempunyai kegunaan penyidikan dalam kasus tindak pidana di laut,” kata Yusril saat rapat kerja bersama Komisi I DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/2).
Untuk dapat mewujudkan keberadaan coast guard Indonesia, kata Yusril, perlu dirumuskan melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Keamanan Laut.
Yusril berharap pembahasan RUU tersebut nantinya bergulir secara cepat dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2024—2029, mengingat kehadiran coast guard sangat penting bagi Indonesia yang merupakan negara kepulauan terbesar di dunia.
