Memasuki Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025–2026, Komisi III DPR RI akan melanjutkan pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP). Komisi yang membidangi isu hukum itu akan memanggil sejumlah kementerian dan lembaga, salah satunya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Terkait KUHAP, Komisi III akan mengundang sejumlah pihak, di antaranya KPK, Lokataru, Dosen Gandjar Bondan, Kemenkum, Kemenham, Komnas HAM, sejumlah BEM, dan banyak elemen masyarakat lain untuk meminta masukan,” ujar Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, Selasa (19/8/2025).
Habiburokhman mengatakan, langkah itu ditujukan untuk memastikan KUHAP baru tak melemahkan pemberantasan korupsi. Baginya, lebih bagus tak ada KUHAP baru daripada melemahkan pemberantasan korupsi.
Memasuki Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025–2026, Komisi III DPR RI akan melanjutkan pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP). Komisi yang membidangi isu hukum itu akan memanggil sejumlah kementerian dan lembaga, salah satunya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Terkait KUHAP, Komisi III akan mengundang sejumlah pihak, di antaranya KPK, Lokataru, Dosen Gandjar Bondan, Kemenkum, Kemenham, Komnas HAM, sejumlah BEM, dan banyak elemen masyarakat lain untuk meminta masukan,” ujar Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, Selasa (19/8/2025).
Habiburokhman mengatakan, langkah itu ditujukan untuk memastikan KUHAP baru tak melemahkan pemberantasan korupsi. Baginya, lebih bagus tak ada KUHAP baru daripada melemahkan pemberantasan korupsi.
Khawatir serangan darat Israel, ribuan warga Palestina meninggalkan wilayah timur Kota Gaza. Mereka menuju barat dan selatan di tengah bombardir Israel.
Rencana Israel untuk merebut kendali Kota Gaza telah memicu kekhawatiran di luar negeri dan di dalam negeri. Bahkan, puluhan ribu warga Israel menggelar beberapa protes terbesar sejak perang dimulai, dan mendesak kesepakatan untuk mengakhiri pertempuran serta membebaskan 50 sandera yang ditawan militan Palestina di Gaza sejak 7 Oktober 2023.
Serangan yang direncanakan mendorong mediator gencatan senjata Mesir dan Qatar untuk meningkatkan upaya, yang menurut seorang sumber yang mengetahui perundingan dengan militan Hamas di Kairo dapat menjadi “upaya terakhir.”
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menggambarkan Kota Gaza sebagai benteng perkotaan besar terakhir Hamas. Namun, dengan Israel yang telah menguasai 75 persen wilayah Gaza, militer telah memperingatkan bahwa perluasan serangan dapat membahayakan sandera yang masih hidup dan menyeret pasukan ke dalam perang gerilya yang berkepanjangan dan mematikan.
Dani Miran, yang putranya bernama Omri disandera pada 7 Oktober, mengaku khawatir akan konsekuensi dari serangan darat Israel di Kota Gaza. “Saya khawatir putra saya akan terluka,” katanya kepada Reuters di Tel Aviv seperti dikutip Al Arabiya, Senin 18 Agustus 2025.
Di Kota Gaza, banyak warga Palestina juga menyerukan protes untuk menuntut diakhirinya perang yang telah menghancurkan sebagian besar wilayah dan menimbulkan bencana kemanusiaan. Selain itu, menyerukan agar Hamas mengintensifkan perundingan guna mencegah serangan darat Israel.
“Terkait MK, Komisi III akan menindaklanjuti surat dari Mahkamah Konstitusi terkait adanya hakim konstitusi yang akan segera pensiun,” ujar Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, Selasa (19/8/2025).
Pernyataan ini sekaligus merespons Ketua MK, Hakim Suhartoyo, yang mengaku pihaknya sudah mengirim surat pemberitahuan ke DPR terkait rencana pensiun hakim Arief Hidayat tersebut. Arief sendiri akan purnatugas pada 3 Februari 2026.
Selain itu, Habiburokhman menyampaikan, pihaknya akan menindaklanjuti usulan Komisi Yudisial (KY) untuk menyeleksi 13 orang calon hakim agung dan 3 orang calon hakim ad hoc Hak Asasi Manusia (HAM) di Mahkamah Agung (MA).
“Kami tetap akan melanjutkan proses fit and proper test calon hakim agung yang sudah disampaikan oleh KY melalui surat tanggal 11 Agustus 2025 lalu. Seleksi calon hakim agung akan dilaksanakan mulai 9 September yang akan datang,” pungkas Habiburokhman.
Sebelumnya, KY telah menetapkan secara resmi 13 orang calon hakim agung dan 3 orang calon hakim ad hoc HAM di MA untuk diusulkan ke DPR RI guna mendapat persetujuan. Penetapan kelulusan tersebut ditetapkan dalam Rapat Pleno KY, Sabtu (9/8/2025), di Gedung Komisi Yudisial, Jakarta Pusat.
Hamas telah menyetujui proposal gencatan senjata 60 hari dengan Israel yang mencakup pengembalian separuh sandera yang ditawan di Gaza dan pembebasan sejumlah tahanan Palestina oleh Israel, ungkap seorang sumber resmi Mesir pada Senin (18/8/2025).
Pejabat senior Hamas, Basem Naim, mengonfirmasi persetujuan kelompok tersebut melalui Facebook. Hamas mengatakan faksi-faksi Palestina lainnya juga telah memberi tahu para mediator tentang persetujuan mereka.
Belum ada tanggapan resmi Israel terhadap proposal Hamas, tetapi seorang pejabat Israel mengonfirmasi bahwa proposal tersebut telah diterima. Mesir dan Qatar berperan sebagai penengah antara kedua belah pihak dengan dukungan Amerika Serikat (AS).
Rencana Israel untuk menguasai Kota Gaza di jantung wilayah kantong Palestina menimbulkan kekhawatiran di luar negeri maupun dalam negeri. Puluhan ribu warga Israel pada Minggu (17/8/2025) menggelar beberapa aksi protes terbesar sejak perang dimulai, mendesak tercapainya kesepakatan untuk mengakhiri pertempuran dan membebaskan 50 sandera yang masih ditahan di Gaza sejak serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Pejabat Israel meyakini hanya 20 orang di antaranya yang masih hidup.
Ribuan warga Palestina, khawatir akan serangan darat Israel yang segera dilancarkan, telah meninggalkan rumah mereka di wilayah timur Kota Gaza yang kini terus-menerus dibombardir, menuju titik-titik pengungsian di barat dan selatan.
Apa Isi Proposal Hamas?
Sumber resmi Mesir menyatakan proposal yang diterima Hamas mencakup penangguhan operasi militer Israel selama 60 hari serta kerangka kerja untuk kesepakatan komprehensif guna mengakhiri konflik yang telah berlangsung hampir dua tahun.
“Jakarta diguyur hujan sejak pagi, beberapa simpul terjadi kepadatan karena perlambatan,” kata Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Komarudin saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (19/8/2025).
Salah satu titik yang mengalami kepadatan yakni Jalan Sudirman. Simpul Simpang Semanggi mengalami kepadatan karena adanya perlintasan jalur.
“Dari arah barat crossing di atas Semanggi dengan arus yang mau ke arah RS Siloam, dari arah selatan crossing dengan yang keluar dari arah Benhil,” ujar dia.
Kepadatan juga terjadi di sejumlah titik, diakibatkan adanya pekerjaan galian sehingga terjadi kepadatan volume kendaraan pada saat jam masuk kerja. “Beberapa titik juga masih ada pekerjaan galian. Peningkatan volume dan hujan menjadi perlambatan,” jelas dia.
Perjalanan TransJakarta Terhambat
Sebelumnya, dilihat dari foto yang diunggah PT Transjakarta dalam akun X-nya, Selasa (19/8/2025), tampak lalu lintas di Cawang macet parah. Bus Transjakarta bahkan mengantre panjang dan tidak bergerak.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memimpin upacara pelantikan Irwasum Polri Komjen Wahyu Widada di Rupatama, Mabes Polri, hari ini, Selasa (19/8/2025). Wahyu menggantikan Komjen Dedi Prasetyo yang resmi menjadi Wakapolri.
“Membenarkan kegiatan Upacara Pelantikan Irwasum Polri,” kata Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, saat dikonfirmasi.
Selain itu, Trunoyudo menyebut Kapolri juga akan melantik Kapolda Sulawesi Barat (Sulbar) Irjen Adi Deriyan Jayamarta. Kemudian, memimpin upacara serah terima jabatan (Sertijab) pejabat utama (PJU) Mabes Polri dan para Kapolda.
Untuk diketahui, Komjen Wahyu Widada dimutasi sebagai Irwasum sebagaimana tertuang dalam surat telegram Nomor: ST/1764/VIII/KEP./2025, tertanggal 5 Agustus 2025, yang ditandatangani oleh As SDM Polri Irjen Anwar atas nama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Wahyu sebelumnya menjabat sebagai Kabareskrim Polri.
Selain itu, Kapolri juga memutasi tujuh Kapolda. Berikut daftar lengkapnya:
1. Kapolda Metro Jaya: Irjen Asep Edi Suheri, menggantikan Irjen Karyoto yang didapuk menjadi Kabaharkam Polri. 2. Kapolda Sulawesi Barat (Sulbar): Irjen Adi Deriyan Jayamarta, menggantikan Irjen Adang Ginanjar, yang dipindah sebagai Pati Polda Sulbar dalam rangka pensiun. 3. Kapolda Kalimantan Utara (Kaltara): Brigjen Djati Wiyoto Abadhy, menggantikan Irjen Hary Sudwijanto, yang dipindah sebagai Pati Polda Kaltara dalam rangka pensiun. 4. Kapolda Gorontalo: Irjen Widodo, menggantikan Irjen Eko Wahyu Prasetyo, yang dipindah sebagai Pati Polda Gorontalo dalam rangka pensiun. 5. Kapolda Maluku: Irjen Dadang Hartanto, menggantikan Irjen Eddy Sumitro Tambunan, yang dimutasi sebagai Pati Polda Maluku dalam rangka pensiun. 6. Kapolda Banten: Brigjen Hengki, menggantikan Irjen Suyudi Ario Seto, yang dimutasi sebagai Pati Bareskrim Polri untuk persiapan penugasan di luar struktur kepolisian. 7. Kapolda Aceh: Brigjen Marzuki Ali Basyah, menggantikan Irjen Achmad Kartiko, yang dimutasi sebagai Pati Bareskrim Polri untuk persiapan penugasan di luar struktur kepolisian.
Janin bayi dalam kondisi tak bernyawa ditemukan di sebuah lahan kosong kemarin, Senin 18 Agustus 2025 di kawasan Pegadungan, Kalideres, Jakarta Barat, hingga membuat warga geger. Saat ini, polisi tengah mendalami kasus tersebut.
“Janin bayi ditemukan di sebuah lahan kosong wilayah Pegadungan kemarin,” ujar Kasubbid Penmas Bidhumas Polda Metro Jaya, AKBP Reonald Simanjuntak, Selasa (19/8/2025).
Menurutnya, peristiwa berawal saat warga tengah melintasi Jalan Satu Maret pada Minggu, 17 Agustus 2025, kemarin. Warga lantas melihat adanya bungkusan baju warna putih dengan bercak darah.
Saksi lalu mendekati bungkusan dan membukanya dengan kayu, terlihat ada kaki, lalu ditutup kembali,” tuturnya.
Warga lalu memberitahu Ketua RT setempat untuk dicek bersama-sama dengan warga lainnya juga. Setelah dipastikan adanya janin bayi, peristiwa itu dilaporkan ke polisi, yang mana polisi masih mendalami lebih lanjut tentang temuan janin itu.
Ia menambahkan, polisi belum bisa memastikan apakah janin bayi itu sengaja dibuang oleh seseorang ataukah bagaimana. Begitu juga dengan apakah janin bayi itu hasil hubungan gelap ataukah bukan.
Aparat gabungan melakukan penyelidikan penembakan WNI di Timor Leste (Foto: Dok)
Seorang warga berinisial ATB (33), tewas diduga tertembak di wilayah Fatumea, Distrik Suai/Kobalima, Timor Leste, pada Minggu 17 Agustus 2025. Duka mendalam menyelimuti keluarga besar Dusun Lamasi A, Desa Manleten, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur.
Peristiwa memilukan ini dikabarkan berawal saat korban bersama sekitar 20 rekannya memasuki wilayah Timor Leste untuk berburu hewan liar. Sekitar pukul 23.00 Wita, saksi mendengar suara tembakan hingga enam kali disertai teriakan menggunakan bahasa lokal.
Rekan-rekan korban sempat melarikan diri, namun korban tidak kembali. Esoknya, korban ditemukan meninggal dunia. Kabid Humas Polda NTT, Kombes Pol Henry Novika Chandra, menyampaikan rasa belasungkawa yang mendalam atas peristiwa ini.
“Atas nama Polda NTT, kami turut berduka cita yang sedalam-dalamnya bagi keluarga almarhum. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kekuatan. Kami memahami duka ini, dan kami pastikan Polres Belu menangani situasi ini secara profesional, humanis, dan penuh koordinasi dengan pihak terkait,” ucap Kombes Henry di Mapolda NTT kepada iNews Media Group, Selasa (19/8/2025).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan akan berkoordinasi dengan Bareskrim Polri terkait kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) eks Ketua DPR Setya Novanto (Setnov). Hal itu akan dilakukan melalui Kedeputian Koordinasi dan Supervisi (Korsup).
“Karena penanganannya oleh Bareskrim, kami dari Kedeputian Dakusi (Penindakan dan Eksekusi) akan berkoordinasi dengan Kedeputian Korsup untuk meminta informasi terkait perkembangan peNur Khabibinanganan perkara TPPU dimaksud,” kata Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu saat dihubungi wartawan, Selasa (19/8/2025).
Sebelumnya, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengambil alih kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam perkara korupsi pengadaan e-KTP yang melibatkan eks Ketua DPR RI Setya Novanto.
Sebab, kata Boyamin, kasus TPPU perkara korupsi pengadaan e-KTP yang saat ini ditangani oleh Bareskrim Polri itu tak kunjung ada kepastian.
