Dalam pertemuan tersebut, Luhut mengungkapkan bahwa Biden masih mengingat percakapan mereka yang terjadi via telepon bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Michael Bloomberg memperkenalkan Presiden Joe Biden kepada saya. Tak disangka ternyata beliau masih ingat ketika itu kami pernah berbicara via telepon bersama juga dengan Presiden @jokowi,” ungkap Luhut, dikutip dari akun Instagramnya, Selasa (1/10/2024).
Setelah itu, Luhut terbang ke White House untuk bertemu dengan Amos Hochstein, penasihat senior Presiden Biden, guna membahas transisi pemerintahan di Indonesia. Dalam pertemuan tersebut, Luhut menekankan bahwa transisi akan berjalan mulus karena hubungan yang erat antara pemerintahan sekarang dan presiden terpilih.
“Saya juga meyakinkan Amos bahwa foreign policy di era Presiden terpilih juga akan sama bersahabatnya dengan pemerintahan sebelumnya. Di mana kita sama-sama saksikan hari ini Presiden terpilih Prabowo sudah mulai berkunjung ke beberapa negara tetangga,” kata dia.
Dalam kesempatan lain, Luhut juga mewakili Pemerintah Indonesia menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan UNDP dan Tony Blair Institute for Global Change (TBI). Kedua lembaga ini akan bergabung dengan Global Blended Finance Alliance (GBFA), platform yang digagas Indonesia sejak memegang Kepresidenan G20 pada 2022.
“Ini adalah langkah penting untuk menutup kesenjangan pembiayaan Sustainable Development Goals (SDG) dan aksi iklim di negara-negara berkembang,” kata dia.
Menurutnya, kolaborasi ini akan berdampak nyata, dengan UNDP dan TBI sebagai mitra yang berperan penting dalam menjembatani kesenjangan tersebut. Indonesia, bersama para mitra global, akan terus berada di garda depan untuk memastikan masa depan yang lebih baik bagi semua.
“Memang ini terhitung baru langkah awal, tapi perlu dicatat bahwa ini adalah momen penting yang menunjukkan komitmen Indonesia sebagai salah satu kekuatan besar dunia dalam energi baru dan terbarukan. Bersama-sama, kita siap mengatasi dampak perubahan iklim dan mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan untuk generasi mendatang,” ujar Luhut.
Seperti dikutip dari unggahannya di media sosial Facebook, Na’im mengatakan, perekonomian harus diberdayakan degan cara mencetak pedagang sebanyak-banyaknya.
“Banyaknya tempat usaha menandakan perekonomian suatu negara sedang berkembang. Di sinilah peran YAPEIM (pejabat) turut melahirkan dan membimbing para wirausahawan muslim dalam ekonomi madani,” kata Na’im.
Dalam forum itu, CT menyampaikan paparan bertajuk “Kebangkitan Harimau Asia di Nusantara”. Dalam paparannya, CT mengungkapkan kalau rantau Nusantara (Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, Thailand, Kamboja) memiliki populasi muslim yang besar, mencapai 253 juta orang.
Indonesia adalah negara dengan populasi muslim terbesar di mana total penduduk mencapai 280 juta jiwa (terbesar keempat di dunia), dengan 85% merupakan muslim, mencakup 13% jumlah populasi dunia.
Namun demikian, dalam paparannya, CT bilang umat muslim mayoritas dari sisi jumlah tetapi minoritas secara penguasaan ekonomi. Ia pun menyampaikan hanya ada satu pengusaha muslim dari 10 orang terkaya di rantau Nusantara.
CT pun mengungkapkan sejumlah tips membalikkan keadaan di mana umat muslim dapat menjadi penguasa ekonomi. Misalnya akses pendidikan seluas-luasnya bagi umat, peningkatan kualitas pendidikan umat, peningkatan kualitas sarana dan sarana pendidikan umat, dan penguasaan teknologi.
Tidak hanya itu, CT pun menyampaikan kita tidak boleh terjebak dalam karakter “budaya kemiskinan” dan “budaya instan”. “Pemimpin umat harus mengubah paradigma agar mampu menghasilkan terobosan-terobosan inovatif,” tulis paparan CT.
Investasi tersebut akan menciptakan sekitar 14.000 lapangan kerja setiap tahunnya hingga 2029, kata Google, mengutip sebuah studi tentang proyek tersebut oleh Deloitte.
Pada Mei, Microsoft mengatakan bahwa mereka juga akan meluncurkan pusat data regional pertamanya di Thailand sebagai bagian dari upayanya untuk meningkatkan layanan cloud.
“Infrastruktur cloud dan pusat data Google di Bangkok dan Chonburi akan membantu memenuhi permintaan yang terus meningkat akan kapabilitas Google Cloud dan inovasi AI, serta layanan digital populer perusahaan tersebut – seperti Search, Maps, dan Google Workspace,” kata Microsoft, dikutip dari Reuters, Selasa (1/10/2024).
Pusat data Microsoft akan berlokasi di kawasan industri di Chonburi. Sementara kawasan cloud Google, yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak untuk menyediakan layanan bagi entitas sektor swasta dan publik, akan berada di ibu kota Bangkok.
Perdana Menteri Thailand Paetongtarn Shinawatra mengatakan investasi Google “sangat sesuai” dengan Kebijakan Cloud First negara tersebut.
Negara tetangga RI kecipratan investasi jumbo
Sebelum Thailand, negara tetangga RI lain seperti Malaysia dan Singapura mendapat banyak kucuran investasi triliunan rupiah dari raksasa teknologi global.
Google baru-baru ini mengumumkan penyelesaian perluasan pusat data dan fasilitas cloud mereka di negara tersebut.
Dengan selesainya proyek pusat data, berarti mereka telah menginvestasikan sebesar US$5 miliar (Rp 81 triliun) dalam infrastruktur teknis di negara Asia Tenggara.
Sementara di Malaysia, Google menyatakan komitmen investasi sebesar US$2 miliar (Rp 32,5 triliun).
Investasi tersebut akan digunakan untuk membangun pusat data dan wilayah cloud pertama di negara tersebut, seiring dengan meningkatnya permintaan kecerdasan buatan (AI) dan layanan cloud regional.
Cloud regional Malaysia adalah tambahan dalam jaringan Google yang mencakup 40 wilayah dan 121 zona di dunia.
Mudahnya investasi masuk ke Singapura dan Malaysia karena negara tersebut memiliki kebijakan yang mampu mendorong pertumbuhan data center.
Foto: Gubernur Bank Indonesia Periode 2003-2008, Burhanuddin Abdullah dalam UOB Indonesia Economic Outlook 2025 di Kempinski, Jakarta, Rabu (25/9/2024). (CNBC Indonesia/Tri Susilo)
Ketua Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran yang juga Gubernur Gubernur Bank Indonesia 2003-2008, Burhanuddin Abdullah menilai, seharusnya subsidi energi di Indonesia diberikan langsung secara tunai (BLT) kepada masyarakat miskin.
Alasannya, pada kenyataannya, saat ini masyarakat dengan ekonomi ke bawah justru tidak mendapatkan manfaat dari subsidi energi yang digelontorkan oleh pemerintah.
“Kita ingin dengan data yang diperbaiki, disempurnakan supaya pada mereka (masyarakat miskin) diberi saja transfer tunai langsung kepada mereka, Bukan pada komoditinya, tapi kepada keluarganya yang berhak terima. Itu yang akan kita lakukan,” jelas Burhanuddin dalam acara rakan UOB Indonesia Economic Outlook 2025, dikutip Kamis (25/9/2024).
Selama ini, kata Burhanuddin, subsidi yang digelontorkan oleh pemerintah untuk masyarakat dengan ekonomi ke bawah bertujuan supaya bisa membeli BBM, LPG, serta membayar listrik. Namun nyatanya, hal itu belum tepat sasaran.
“Mengapa saya mengatakannya (program subsidi) perlu disempurnakan? Karena dari pengamatan saya, misalnya untuk tahun lalu, itu ada Rp 540 triliun program subsidi untuk listrik, BBM dan gas,” ungkap dia.
Sebagaimana catatan Burhanuddin, nilai subsidi energi yang digelontorkan pemerintah sebesar Rp 540 triliun tahun 2023. Nah, berdasarkan pengamatannya di Solo, Jawa Tengah, subsidi listrik yang seharusnya bisa membuat masyarakat kelas ekonomi bawah bisa mengakses listrik murah, nyatanya hanya bisa menghidupi satu buah lampu per rumah.
“Nah minggu lalu saya pergi ke Solo, saya bertemu dengan pelanggan PLN yang paling bawah, mereka bayar bulanan Rp 30 ribu, lampunya hanya satu,” ujarnya.
Selain itu, masyarakat miskin justru tidak menikmati subsidi BBM dan LPG lantaran tidak memiliki kendaraan ditambah dengan penggunaan LPG bersubsidi yang hanya membantu untuk jangka waktu singkat.
“Orang-orang miskin mereka tidak menerima, tidak mendapat keuntungan dari subsidi BBM. Mereka nggak dapat sepeda motor. Mereka beli gas tapi satu (LPG subsidi) melon ini untuk 2 minggu jadi kecil sekali. Jadi kalau begitu siapa yang sebetulnya menikmati subsidi itu?,” imbuh Burhanuddin.
Dengan begitu, dia menilai seharusnya subsidi untuk energi bisa dialihkan menjadi hal yang lebih produktif untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
“Kita kurangi subsidi tapi kita alihkan ke hal yang produktif. Itu artinya kita leverage pertumbuhan kita melalui pengurangan subsidi tersebut,” tutupnya.
Hasil riset Tim peneliti Celios ini termuat dalam ‘Laporan Ketimpangan Ekonomi Indonesia 2024: Pesawat Jet untuk si Kaya, Sepeda untuk Si Miskin’. Riset ini dipublikasikan pada September 2024.
“Laporan ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia semakin tidak terdistribusi secara merata. Sejak 2020, kekayaan tiga orang terkaya telah meningkat lebih dari tiga kali lipat, sementara pertumbuhan upah pekerja hanya sebesar 15%. Ini adalah cerminan ketimpangan yang semakin menghambat mobilitas sosial.” kata Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira Adhinegara melalui siaran pers, dikutip Kamis (26/9/2024).
Dalam laporan itu terungkap bahwa setidaknya sejak 2020, kekayaan tiga orang terkaya di Indonesia meningkat lebih dari 174% hingga 2023, sementara itu upah pekerja di Indonesia pada periode yang sama hanya tumbuh 15%.
Tim peneliti Celios mendasari perhitungan itu dengan mengamati data Forbes atas kekayaan tiga orang terkaya yang spesifik dilakukan pada kondisi krisis akibat pandemi COVID-19 dengan pengamatan dalam periode 2020 sampai 2023.
Mereka mencatat pemuncak klasemen triliuner terkaya secara berurutan adalah Budi dan Michael Hartono (US$48 Miliar atau Rp777,6 Triliun), Prajogo Pangestu (US$43,7 Miliar atau Rp707,9 Triliun), Low Tuck Kwong (US$27,2 Miliar atau Rp440,6 Triliun).
Dalam waktu tiga tahun, kekayaan tiga orang terkaya secara akumulatif mengalami kenaikan sebesar US$ 75,50 miliar atau senilai Rp1.223 triliun.
Kenaikan kekayaan tersebut mengartikan pertumbuhan sebesar 174% dan berhasil mengakumulasikan kekayaan mencapai US$118,90 atau senilai Rp1.926 Triliun.
Sementara itu, penghitungan perbandingan untuk kelas pekerja menggunakan data Survei Angkatan Kerja Nasional terkait informasi rerata upah/gaji tenaga kerja di 17 sektor. Rerata upah/gaji tenaga kerja nasional per Agustus 2020 sebesar Rp2.756.345 dan mengalami peningkatan menjadi Rp3.178.227 per Agustus 2023.
Kenaikan upah/gaji kelas pekerja dalam kondisi krisis akibat pandemi COVID-19 yang diamati dalam periode 2020 sampai 2023 hanya mencapai 15,31%.
Para pejabat negara juga mendapatkan peningkatan kekayaannya, berdasarkan temuan laporan ini. Tim peneliti Celios mencatat akumulasi kekayaan menteri di bawah Pemerintahan Presiden Joko Widodo berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan dokumen terkait menunjukkan tren peningkatan akumulatif sebesar Rp 14,91 triliun.
Kenaikan kekayaan secara drastis tersebut kemudian terdistribusikan dalam kekayaan rerata menteri sepanjang 2019-2023 yang mencapai Rp 478,18 miliar. Dengan demikian, pendapatan gaji pokok dan tunjangan menteri hanya merepresentasikan sebesar 0,0039 dibandingkan rerata kekayaan menteri selama lima tahun.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2000, gaji pokok menteri adalah Rp 5 juta dan tunjangan jabatan sebesar Rp 13,6 juta berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 2001. Secara keseluruhan, setiap menteri menerima setidaknya Rp18,65 juta per bulan. Namun, angka ini hanya merepresentasikan 0,0039 persen dari rerata kekayaan menteri Kabinet Presiden Joko Widodo selama periode kedua, menurut Tim Peneliti Celios.
Foto: Presiden RI Jokowi dalam Peresmian Produksi Smelter PT. Freeport Indonesia, Gresik, 23 September 2024. (Tangkapan Layar Youtube Sekretariat Presiden)
Smelter tembaga milik PT Freeport Indonesia ini merupakan smelter single line terbesar di dunia dengan kapasitas pengolahan 1,7 juta ton konsentrat tembaga per tahun.
Ditambah dengan smelter pertama yang juga dimiliki PT Freeport Indonesia, yaitu PT Smelting, keduanya akan memurnikan 3 juta ton konsentrat tembaga per tahun dengan produksi sekitar 1 juta ton katoda tembaga, 50 ton emas, dan 220 ton perak per tahun.
Presiden Jokowi dalam sambutannya mengatakan, pihaknya terus memantau pembangunan smelter ini. Mulai sejak 2018 ketika persiapan lahan, ground breaking pada Oktober 2021, hingga akhirnya kini bisa diresmikan.
“2018 persiapan lahan, persiapan lahan selesai saya ke sini untuk ground breaking memulai konstruksi pabrik smelternya, dan setelah 30 bulan alhamdulillah hari ini bisa kita resmikan,” ungkap Presiden Jokowi saat peresmian produksi katoda tembaga perdana smelter PT Freeport Indonesia di KEK JIIPE, Gresik, Jawa Timur, Senin (23/09/2024).
Presiden menyebut, proyek ini akan melibatkan UMKM dan Sub Kontraktor yang besar.
“Dan kita harapkan ini segera melahirkan perusahaan turunan industri turunan dari tembaga di sekitar PT Freeport Indonesia. Sudah ada yang mulai produksi copper foil saya kira akan diikuti pabrik kabel, termasuk yang disampaikan Pak Erick Thohir selenium yang bisa diproduksi untuk industri semikonduktor,” tuturnya.
“Sore hari ini saya resmikan produksi smelter PT Freeport Indonesia di Kabupaten Gresik,” tandasnya.
Selain disaksikan Presiden Jokowi, acara peresmian produksi katoda tembaga perdana dari smelter “raksasa” Freeport Indonesia ini juga turut dihadiri oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan P. Roeslani, Direktur Utama MIND ID Hendi Prio Santoso, Chairman Freeport-McMoran Richard C. Adkerson, President & Chief Executive Officer (CEO) Freeport-McMoran Kathleen L. Quirk, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas.
Smelter konsentrat tembaga yang berlokasi di JIIPE ini menjadi salah satu proyek strategis nasional dengan investasi mencapai US$ 3,7 miliar atau Rp 58 triliun.
Jika smelter ini sudah berproduksi, PTFI juga telah mendapatkan pembeli atau off taker domestik yang akan menyerap 100 ribu ton katoda tembaga per tahun. Adapun pembeli tersebut yakni PT Hailiang Group yang merupakan tetangga mereka.
Sementara untuk produksi emas, PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) dikatakan berkomitmen untuk mengambil 20 ton emas.
Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas mengatakan, smelter PTFI di Gresik ini merupakan smelter kedua single line terbesar di dunia.
“Pak Presiden saya mau lapor bahwa smelter PTFI ini dibangun sesuai komitmen IUPK tahun 2018. Ini merupakan smelter kedua single line terbesar di dunia. Ini sesuai pada waktunya atas dukungan pemerintah pusat dan daerah selalu mendukung, lalu Kementerian BUMN, Kementerian Investasi, Kementerian ESDM. Dan ini adalah bagian program hilirisasi Pak Presiden dan untuk supply kebutuhan tembaga untuk EV dan transisi energi,” tutur Tony.
Tony menyebut, dengan beroperasinya smelter PTFI ini, maka ini menjadikan PT Freeport Indonesia sebagai perusahaan tambang tembaga hulu-hilir terbesar di dunia.
“Dan dari tembaga bawah tanah di Papua, dimurnikan di smelter single line terbesar di dunia dan itu menjadikan PTFI perusahaan tambang tembaga hulu hilir terbesar di dunia,” tandasnya.
Adapun proses penyalaan mesin atau operasional perdana smelter Freeport ini telah dilakukan pada 27 Juni 2024 lalu. Proses pembangunan smelter relatif cepat meski diwarnai pandemi Covid-19. Tercatat “hanya” sekitar tiga tahun pembangunan pabrik ini berjalan hingga akhirnya resmi beroperasi dan produksi katoda tembaga perdana.
Tiga tahun sebelumnya, tepatnya pada Oktober 2021 smelter ini melakukan proses peletakan batu pertama atau ground-breaking yang juga turut disaksikan oleh Presiden Jokowi.
Smelter PT Freeport Indonesia ini merupakan pelaksanaan dan pemenuhan komitmen perusahaan terhadap Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) tahun 2018, serta bentuk dukungan PTFI terhadap program hilirisasi pertambangan yang dicanangkan pemerintah Indonesia.
Adapun, peresmian smelter PT Freeport Indonesia ini merupakan seremonial smelter kedua yang diresmikan Presiden Jokowi pada hari ini, Senin (23/09/2024).
Sebelumnya, pada Senin pagi, Presiden juga meresmikan smelter tembaga PT Amman Mineral Internasional Tbk di Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat, dengan kapasitas pengolahan 900.000 ton konsentrat tembaga per tahun dan memproduksi 220.000 ton katoda tembaga, 18 ton emas, 55 ton perak, dan 860 ton asap sulfat by product, per tahunnya. Total investasi smelter AMMAN ini mencapai Rp 21 triliun.
Foto: Presiden RI Jokowi dalam Peresmian Produksi Smelter PT. Freeport Indonesia, Gresik, 23 September 2024. (Tangkapan Layar Youtube Sekretariat Presiden)
Hal tersebut disampaikan Presiden Jokowi dalam peresmian produksi perdana katoda tembaga dari fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) JIIPE, Gresik, Jawa Timur (Jatim).
“Saya ingat pekerjaan yang berat dan melelahkan selama saya menjabat sebagai Presiden 10 tahun ini, adalah mengajak perusahaan tambang untuk bangun smelter. Pekerjaan sangat berat. saya ingat sampai di 2017, kita bernegosiasi saya dengan pak Richard (Richard Adkerson-Mantan CEO Freeport McMoran) untuk sepakat membangun smelter di Gresik ini,” ungkap Presiden Jokowi, Senin (23/9/2024).
Itu pun, kata Jokowi, pembangunan smelter tak langsung disepakati, melainkan terdapat negosiasi-negosiasi yang alot. Hal itu disadari Presiden Jokowi lantaran investasi di sektor smelter ini sangat besar atau mencapai Rp 56 triliun.
“Bukan uang kecil. Perusahaan. Perusahaan harus mengkalkulasi perusahaan harus menghitung apa keuntungan bangun smelter ini,” terang Jokowi.
Sebagaimana diketahui, smelter konsentrat tembaga dan emas milik PT Freeport Indonesia merupakan smelter dengan single line terbesar di dunia. Yang mana memiliki kapasitas pemurnian hingga 1,7 juta ton konsentrat tembaga per tahun.
Ditambah dengan smelter pertama yang sudah beroperasi yaitu PT Smelting, keduanya akan memurnikan 3 juta ton konsentrat tembaga per tahun dengan produksi sekitar 1 juta ton katoda tembaga, 50 ton emas, dan 220 ton perak per tahun. Adapun nilai investasi untuk smelter tembaga PT Freeport Indonesia ini mencapai US$ 3,7 miliar atau Rp 58 triliun.
Sejumlah produk bank besar lazimnya mengenakan saldo minimal antara Rp 50.000-Rp 100.000. Akan tetapi ternyata produk bank jumbo yang tidak memiliki aturan saldo minimal.
Jika saldo di ATM sudah menyentuh saldo minimal bank, maka nasabah tidak akan bisa menarik uang tersebut. Untuk itu, penting bagi para nasabah mencatat minimal saldo dari produk-produk tabungan bank sebelum memilih dan menggunakannya.
Masing-masing bank memiliki kebijakan yang berbeda untuk menetapkan minimum saldo di ATM nasabah. Bahkan, tiap jenis tabungan di satu bank saja bisa memiliki batas minimal saldo yang berbeda.
Berikut ketentuan saldo minimal empat bank besar di Indonesia:
BCA
TabunganKu: Rp 20 ribu Kartu ATM BCA Simpanan Pelajar: Rp 5 ribu Kartu ATM BCA Tahapan Xpresi: Rp 10 ribu Kartu ATM BCA Blue/ Silver: Rp 50 ribu Kartu ATM BCA Gold: Rp 50 ribu. Kartu ATM BCA Platinum: Rp 50 ribu
Bank Mandiri
Tabungan Rupiah: Rp 100.000 Tabungan NOW: Rp 100.000 Tabungan Payroll: Rp 10.000 TabunganKu: Rp 20.000 Tabungan TKI: Rp 10.000 Tabungan Mitra Usaha: Rp 1.000.000 Tabungan SiMakmur: Bebas biaya Tabungan Simpanan Pelajar (SimPel): Rp 5.000BNI
BNI
BNI Taplus: Rp 150.000 BNI Taplus Bisnis: Rp 1.000.000 BNI Taplus Pegawai: Sesuai Perjanjian Kerjasama (PKS) BNI Pandai: Tidak dibatasi BNI SimPel: Rp 5.000 BNI Pandai: Tidak dibatasi BNI Tabunganku: Rp 20.000
BRI
BRI Simpedes: Rp 25.000 BritAma: Rp 50.000 BritAma Bisnis: Rp 50.000 BRI Tabunganku: Rp 20.000 BRI Junio: Rp 20.000 BRI SimPel: Rp 5.000
Oleh sebab itu, menurutnya aturan yang akan termuat di dalam Peraturan Menteri ESDM itu belum akan terbit dalam waktu dekat ini. Hal ini sekaligus mengoreksi pernyataan Bahlil sebelumnya yang sempat menyebut bahwa semula aturan ini akan diberlakukan mulai 1 Oktober 2024.
“Feeling saya belum (Oktober). Feeling saya belum,” kata Bahlil, dikutip Minggu (22/9/2024).
Bahlil mengatakan bahwa pihaknya masih membahas aturan ini secara detail, sehingga dapat mencerminkan asas keadilan. Mengingat, selama ini penyaluran BBM bersubsidi masih belum tepat sasaran.
“Apa yang saya maksudkan keadilan? Targetnya adalah bagaimana subsidi yang diturunkan BBM itu tepat sasaran. Jangan sampai tidak tepat sasaran. Formulasinya seperti apa? Harus sampai di tingkat petani, nelayan. Nah, karena itu sekarang kita lagi godok,” kata dia.
Sebelumnya, Bahlil menargetkan pelaksanaan pengetatan kriteria pengguna BBM subsidi ini akan diberlakukan mulai 1 Oktober 2024 ini. Aturan tersebut nantinya akan termuat di dalam Peraturan Menteri ESDM.
“Memang ada rencana begitu (1 Oktober). Karena begitu aturannya keluar, Permen-nya keluar, itu kan ada waktu untuk sosialisasi. Nah, waktu sosialisasi ini yang sekarang saya lagi bahas,” kata Bahlil ditemui usai Rapat Kerja bersama Komisi VII DPR RI, Selasa (27/8/2024).
Bahlil sendiri belum dapat memerinci siapa saja yang nantinya masih diperbolehkan menggunakan BBM jenis Pertalite maupun Solar Subsidi.
Namun, berdasarkan informasi yang diterima CNBC Indonesia, kriteria pengguna BBM subsidi akan ditentukan berdasarkan kapasitas mesin mobil atau Cubicle Centimeter (CC). Adapun untuk yang masih berhak mengisi BBM Solar subsidi maksimal mobil dengan kapasitas mesin 2.000 CC, sementara BBM Pertalite maksimal 1.400 CC.
Artinya, mobil di atas 2.000 CC tidak akan berhak mengisi BBM Solar subsidi dan mobil di atas 1.400 CC tidak akan diizinkan mengisi BBM Pertalite.
Batalnya rencana pengetatan kriteria pengguna BBM subsidi ini selang sepekan sejak Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar anggota kabinetnya tidak mengeluarkan kebijakan yang ekstrem jelang pergantian pemerintahan.
Dalam Sidang Kabinet Paripurna terakhir pada Jumat (13/09/2024) di IKN, Kalimantan Timur, Presiden Jokowi meminta kepada para Menteri Kabinet Indonesia maju untuk tidak membuat kebijakan-kebijakan yang ekstrem, khususnya yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak.
Jokowi meminta untuk menjaga situasi yang kondusif demi stabilitas untuk tetap tumbuh dalam melakukan pembangunan. Hal ini untuk memastikan untuk tidak ada riak-riak gejolak sampai pada pemerintahan berikutnya atau dalam hal ini pemerintahan Presiden RI terpilih Prabowo Subianto.
“Artinya kita harus bisa menjaga daya beli masyarakat, jaga inflasi, jaga pertumbuhan, jaga keamanan, jaga ketertiban, dan jangan membuat kebijakan2 yang ekstrim terutama yang berkaitan dalam hajat orang banyak, yang berpotensi merugikan masyarakat luas, yang berpotensi menimbulkan gejolak,” ungkap Jokowi di Sidang Kabinet Paripurna terakhir di IKN, Jumat (13/9/2024).
Sebagaimana diketahui, Bank Indonesia (BI) akhirnya memangkas suku bunga acuan atau BI Rate pada September 2024 menjadi 6%. Suku bunga Deposit Facility juga dipangkas menjadi 5,25%, dan suku bunga Lending Facility menjadi 6,75%.
Group CEO & Co-Founder Akseleran, Ivan Nikolas Tambunan mengatakan pemangkasan suku bunga tersebut dapat mendorong perekonomian Indonesia sehingga masyarakat akan lebih berminat untuk mengambil pembiayaan dari fintech lending.
“Kami menyambut baik kebijakan tersebut ya, karena dengan hal tersebut, perekonomian akan lebih bergeliat dan demand terhadap pinjaman meningkat,” jelas Irvan kepada CNBC Indonesia, Jumat, (20/9/2024).
Adapun OJK mencatat outstanding pembiayaan fintech P2P lendingper Juli 2024 mencapai Rp 69,39 triliun naik 23,97%secara tahunan (yoy).Pada periode yang saa tingkat risiko kredit macet secara agregat atau TWP90 fintech P2P lending pada Juli 2024 sebesar 2,53%.
Namun demikian, meski penurunan suku bunga BI dapat menekan biaya dana cost of fund (CoF) perseroan, namun Akseleran menilai belum merencanakan penurunan suku bunga ke borrowernya. Pasalnya, selama ini pihaknya tidak menaikkan bunga ketika suku bunga naik.
“Bunga kami rata-rata di range 1,5%-2% per bulan, jadi masih cocok dengan iklim saat ini dan model bisnis kami yang 95% pinjamannya itu pinjaman produktif,” paparnya.
Sebagai informasi, dalam aturan Surat Edaran (SE) OJK 19/SEOJK.06/ 2023, besaran bunga peer to peer lending (P2P) kini diatur OJK.
Untuk bunga fintech lending di sektor profuktif dibatasi sebesar 0,1% per hari kalender dari nilai pendanaan yang tercantum dalam perjanjian, yang berlaku selama 2 tahun sejak 1 Januari 2024. Lalu akan turun jadi sebesar 0,067% per hari kalender dari nilai pendanaan yang tercantum dalam perjanjian, yang berlaku sejak 1 Januari 2026.
Sementara untuk pinjaman online (Pinjol) konsumtif, batasan ini untuk tenor pendanaan jangka pendek kurang dari 1 tahun, yaitu sebesar 0,3% per hari kalender dari nilai pendanaan yang tercantum dalam perjanjian pendanaan, yang berlaku selama satu tahun sejak 1 Januari 2024.
Kemudian akan mengecil menjadi 0,2% per hari kalender dari nilai pendanaan yang tercantum dalam perjanjian pendanaan, yang berlaku selama satu tahun sejak 1 Januari 2025. Lalu akan menjadi sebesar 0,1% per hari kalender dari nilai pendanaan yang tercantum dalam perjanjian pendanaan, yang berlaku sejak 1 Januari 2026.
