Aliansi SAFEnet saat menggelar aksi solidaritas di depan Kementerian Informatika dan Komunikasi di Jl Tanah Merdeka, Jakarta, Jumat, 23 Agustus 2019.
– Organisasi Pembela Kebebasan Berekspresi Asia Tenggara ( SAFEnet ) memberikan catatan untuk pemerintahan baru Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Kepala Divisi Kebebasan Berekspresi SAFEnet M. Hafizh Nabiyyin menyampaikan catatan delapan warisan yang berpotensi untuk diturunkan pemerintahan Presiden Joko Widodo kepada pemerintahan Prabowo.
Dalam catatan SAFEnet, beberapa warisan yang dimaksud seperti kriminalisasi dan membatasi kebebasan berekspresi masyarakat, pelambatan akses internet yang dilakukan sengaja oleh negara untuk membungkam, serta pemblokiran situs web yang edukatif dan dinilai mengkritisi pemerintah.
Dari catatan SAFEnet, setidaknya ada 723 orang yang telah dilaporkan ke polisi dengan menggunakan pasal karet Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), didominasi dengan pasal pencemaran nama baik,” kata Hafizh dalam konferensi pers ‘Proses Transisi Pemerintahan dan Pelantikan Prabowo -Gibran’ di Kantor ICW, Kalibata Timur, Jakarta Selatan, Jumat, 18 Oktober 2024.
Lima warisan lainnya yang berpotensi diturunkan
Jokowi ke pemerintahan Prabowo adalah penyensoran konten, minimalnya komitmen pemerintah dalam perlindungan data pribadi masyarakat, serangan digital yang mengancam aktivisme dan jurnalis, kekerasan dan diskriminasi di ruang digital termasuk kekerasan gender online.
Beberapa catatan warisan tersebut, Hafizh menilai hal itu merupakan bentuk kegagalan pemerintah dalam menghormati dan melindungi warga negaranya. Menurutnya, kegagalan itu akan terus dilanggengkan oleh pemerintahan Prabowo. Sebab, Prabowo telah mendeklarasikan pemerintahan yang dipimpinnya sebagai pemerintahan yang berkelanjutan.