Model arsitektur Pusat Data Nasional (PDN) Cikarang.
Untuk memperkuat kedaulatan digital dan mendukung percepatan transformasi digital di berbagai sektor, pemerintah tengah membangun pusat data nasional (PDN) pertama di Cikarang, Jawa Barat.Menurut Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, pemerintah menargetkan pusat data tersebut dapat beroperasi pada akhir Maret 2025.Setelah pembangunan pusat data tersebut rampung, Indonesia akan memiliki sistem pusat data yang lebih baik dari sebelumnya.Melalui pusat data tersebut, data dari lintas kementerian dan lembaga pemerintah yang saat ini terpisah dapat diintegrasikan.Kehadiran pusat data tersebut diharapkan dapat mendorong efisiensi pengelolaan data pemerintah dan penyediaan layanan digital bagi publik.Sebelumnya pada 20 Juni 2024, Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 di Surabaya, Jawa Timur, menjadi sasaran serangan siber berupa ransomware Brain Cipher yang menyerang sejumlah layanan publik, termasuk layanan imigrasi.Saat itu, penanganan krisis dilakukan melalui kerja sama antara Kementerian Komunikasi dan Informatika (sekarang Kementerian Komunikasi dan Digital), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), dan perusahaan solusi IT Telkomsigma.Pemerintah menerapkan langkah-langkah penanganan serangan dengan mengisolasi data dan mendorong migrasi data agar tetap dilakukan oleh pengelola layanan yang terdampak.Terkait insiden ini, pemerintah berupaya untuk memastikan keamanan PDN Cikarang.Kementerian Komunikasi dan Digital tengah melakukan asesmen akhir terhadap keandalan sistem keamanan siber PDN Cikarang guna mencegah terjadinya gangguan seperti yang terjadi di pusat data sementara tahun lalu.Asesmen tersebut meliputi aspek operasional pusat data yang akan mendukung digitalisasi layanan publik. Setelah asesmen selesai, pusat data tersebut akan diresmikan.
Penguatan infrastrukturPemerintah awalnya berencana membangun pusat data nasional di Batam bekerja sama dengan Korea Selatan. Namun, proyek tersebut ditangguhkan karena tidak ada kemajuan signifikan dalam kerja sama selama dua tahun terakhir.Sementara itu, proyek pusat data lainnya di Labuan Bajo dan ibu kota baru Indonesia, Nusantara, bahkan belum memasuki tahap lelang.Pakar keamanan siber sekaligus Kepala Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC, Pratama Persadha, mengatakan pembatalan proyek pusat data di Batam akan berdampak signifikan pada keamanan data nasional.Dari sisi keamanan siber, ia menjelaskan, jika hanya mengandalkan PDN Cikarang saja, dapat menimbulkan sejumlah risiko yang dapat melemahkan ketahanan infrastruktur data nasional.Sementara itu, dari sisi pengelolaan data pemerintah dan layanan publik digital, dengan hanya beroperasinya satu pusat data nasional utama, Indonesia menghadapi risiko terjadinya satu titik kegagalan (single point of failure).Artinya, gangguan atau serangan yang menyasar PDN Cikarang dapat melumpuhkan sistem layanan publik yang bergantung padanya.Namun, jika terdapat beberapa pusat data nasional yang tersebar di seluruh negeri, maka serangan terhadap satu lokasi tidak serta merta melumpuhkan seluruh sistem layanan pemerintah.Untuk menjawab tantangan tersebut, ia menyarankan agar pemerintah mempercepat pembangunan pusat data nasional di lokasi lain agar sistem pengelolaan data nasional tetap berjalan sesuai rencana.Selain itu, penguatan keamanan infrastruktur yang ada dinilai penting untuk diutamakan.Penerapan teknologi keamanan tingkat lanjut seperti enkripsi tingkat tinggi dan deteksi ancaman berbasis kecerdasan buatan diharapkan dapat membantu mengurangi risiko kebocoran dan serangan siber.Pemerintah juga perlu bekerja sama dengan sektor swasta dan industri teknologi untuk membangun ekosistem keamanan data yang kuat.Kolaborasi dengan penyedia layanan cloud dan lembaga keamanan siber dapat membantu menutup kesenjangan infrastruktur.Melihat ancaman siber yang terus berkembang, pendekatan multipihak sangat penting untuk menjaga kedaulatan data nasional dan memastikan keamanan serta stabilitas layanan publik yang berkelanjutan.
Sumber Daya ManusiaPengamat keamanan siber Alfons Tanujaya menyoroti pentingnya sumber daya manusia yang kompeten untuk mengelola pusat data nasional guna memastikan keamanannya.”Jika kita memutuskan untuk mengelola data sendiri… perlu dikelola dengan standar yang baik,” katanya.Ia mencatat bahwa tenaga kerja terampil dibutuhkan untuk mendukung pengembangan pusat data nasional, seraya menambahkan bahwa tanpa manajemen yang memenuhi standar, pusat data tidak akan berfungsi optimal.Selain meningkatkan keterampilan sumber daya manusia, pengelolaan data terpadu, terutama data yang tidak sensitif, harus melibatkan pihak swasta dalam negeri. Pendekatan ini dianggap lebih aman dan efisien untuk mengelola data pemerintah.”Jika terjadi masalah, tanggung jawab tetap berada di perusahaan yang beroperasi di Indonesia,” jelasnya.Dengan adanya infrastruktur yang andal dan sumber daya manusia yang kompeten, keamanan pusat data dapat terjamin dan gangguan seperti yang terjadi pada tahun 2024 dapat dihindari, sehingga memastikan kelangsungan layanan publik yang aman dan stabil.