VLJMAG

_{Presiden Prabowo Subianto disambut diaspora saat tiba di New York, Amerika Serikat (Foto: Biro Pers Setpres)}

Suasana hangat menyelimuti area depan salah satu hotel di Kota New York pada Sabtu (20/9/2025), ketika Presiden Prabowo Subianto, tiba untuk memulai rangkaian kunjungan kerjanya di Amerika Serikat. Para diaspora Indonesia tampak berkumpul, berdiri berjajar di sepanjang jalan sekitar hotel, membawa semangat untuk menyambut langsung kehadiran Kepala Negara.

Begitu mobil kepresidenan tiba, Presiden Prabowo turun dan langsung menghampiri barisan warga. Kepala Negara menyalami dan menyapa dengan senyum hangat. 

Suasana pun meriah dengan riuh tepuk tangan dan seruan semangat dari para diaspora. “Indonesia… Indonesia… Indonesia,” seru para diaspora dengan semangat.

Momen spesial juga terlihat di depan pintu hotel. Dua anak diaspora, Hatta Sanof Kurniawan dan Adriella Namarga Pandjaitan, tampil dengan pakaian adat Nusantara. Keduanya menyerahkan karangan bunga kepada Presiden Prabowo yang menerimanya dengan penuh kehangatan, sembari mencium kepala mereka.

Selain warga diaspora, sejumlah pejabat juga menyambut langsung kedatangan Presiden Prabowo. Hadir di antaranya sejumlah menteri Kabinet Merah Putih hingga Duta Besar Designate RI untuk Amerika Serikat, Dwisuryo Indroyono Soesilo.

Bagi diaspora yang hadir, momen menyambut Presiden Prabowo di negeri seberang bukan sekadar acara seremonial, melainkan kebanggaan sekaligus pengingat akan tanah air. Glory Lamria, mahasiswa Columbia University, mengaku kedatangan Presiden Prabowo kali ini terasa istimewa.

_{Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam pertemuan di Gedung Putih. (Foto: X/@WhiteHouse)}

Pemerintahan Presiden Donald Trump sedang mengupayakan persetujuan Kongres Amerika Serikat (AS) untuk menjual peralatan pendukung dan persenjataan senilai USD 6,4 miliar (sekira Rp106 triliun) kepada Israel. Peralatan tersebut termasuk helikopter serang dan pengangkut pasukan, ungkap beberapa sumber yang mengetahui masalah tersebut pada Jumat (19/9/2025).

Militer Israel mengatakan telah memperluas operasi di Kota Gaza pada Jumat dan membombardir infrastruktur Hamas, sementara warga Palestina yang terusir dan trauma akibat serangan tersebut mengatakan mereka tidak memiliki sarana untuk melarikan diri.

Kabar mengenai rencana penjualan ini muncul beberapa hari sebelum para pemimpin dunia berkumpul di New York untuk menghadiri Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahunan minggu depan, di mana Dewan Keamanan PBB juga akan mengadakan pertemuan tingkat tinggi mengenai Gaza.

Komisi PBB pekan ini menyatakan bahwa aksi Israel di Gaza dapat digolongkan sebagai genosida. Israel dinyatakan telah melakukan empat dari lima tindakan yang dapat membuat tindakan tersebut dianggap sebagai genosida.

_KPK

Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera menuntaskan penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji. KPK harus bisa mengungkap siapa saja yang harus bertanggung jawab.

“Kalau kasus ini sudah masuk tahap penyidikan, maka KPK tidak boleh ragu. Harus segera menetapkan tersangka agar proses hukum berjalan sesuai aturan, dan publik bisa mengetahui siapa saja yang bertanggung jawab,” kata Abdullah, Jumat (19/9/2025).

Menurut Abdullah, korupsi kuota haji adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanah umat. Ia menegaskan, siapa pun yang terlibat, baik pejabat maupun pihak swasta, harus ditindak tegas tanpa pandang bulu.

“KPK tidak boleh ada yang ditutup-tutupi, dan tidak boleh ada yang dilindungi. Semua harus diproses secara hukum,” ujarnya.

Legislator PKB itu juga menekankan KPK harus bekerja dengan standar profesionalisme yang tinggi. Ia mengingatkan, praktik tebang pilih dalam penegakan hukum akan merusak kepercayaan publik terhadap lembaga antirasuah.

“KPK punya mandat untuk memberantas korupsi tanpa kompromi. Jangan sampai publik melihat adanya intervensi atau keberpihakan dalam kasus ini,” tuturnya.

Abdullah menambahkan, penyelesaian kasus ini juga menjadi ujian besar bagi KPK dalam menjaga kredibilitasnya. Pasalnya, isu korupsi kuota haji telah menyedot perhatian luas masyarakat, khususnya para calon jamaah haji yang merasa dirugikan oleh praktik semacam ini.

_{Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Agus Suryonugroho (Foto: Ist/Arie Dwi Satrio)}

Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Agus Suryonugroho, memastikan Polisi Lalu Lintas (Polantas) telah bertransformasi ke arah yang lebih baik. Salah satunya adalah dengan tidak lagi mengedepankan penegakan hukum atau tilang di jalan.

Pernyataan ini disampaikan Agus saat menghadiri perayaan Hari Lalu Lintas Bhayangkara di Lapangan Gedung NTMC Korlantas Polri, Rabu (17/9/2025). Acara tersebut turut menghadirkan pemuka agama, Ustadz Das’ad Latif.

“Bapak Ibu, Polantas sudah bertransformasi, sudah berubah. Polantas harus dekat dengan masyarakat. Polantas tidak bangga melakukan penegakan hukum atau menilang,” kata Agus.

“Kami bangga ketika sahabat-sahabat pengguna jalan tidak mengalami kecelakaan. Kami hanya berharap semua tertib berlalu lintas meski tanpa kehadiran Polantas—semua demi keselamatan,” sambungnya.

Sementara itu, Ustadz Das’ad Latif dalam ceramahnya mengajak masyarakat untuk tidak membenci polisi. Menurutnya, banyak tugas penting yang diemban polisi demi menjaga keamanan dan keselamatan warga.

_{Tersangka Iwan Setiawan Dilimpahkan ke Kejari Surakarta (foto: dok ist)}

 Kejaksaan Agung (Kejagung) melaksanakan serah terima tanggung jawab tersangka, dan barang bukti (Tahap II) dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit ke PT Sritex, ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Surakarta.

Salah satu tersangka yang dilimpahkan adalah Komisaris Utama PT Sritex, Iwan Setiawan Lukminto (ISL). Selain itu, ada dua tersangka lain yaitu Zainuddin Nappa (ZN), Direktur Utama PT Bank DKI tahun 2020, dan Dicky Syahbandinata (DS), Pemimpin Divisi Korporasi dan Komersial PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten tahun 2020.

“Kejaksaan Agung telah melaksanakan serah terima tanggung jawab tersangka dan barang bukti (Tahap II) atas tiga orang tersangka kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta,” ungkap Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna, Selasa (16/9/2025).

Anang menjelaskan, dalam proses Tahap II masing-masing tersangka didampingi keluarga dan penasihat hukumnya, serta bersikap kooperatif. Ketiganya juga telah menjalani pemeriksaan kesehatan dan dinyatakan sehat.

_{Massa Bakar Halte Transjakarta}

Polda Metro Jaya hanya memproses seorang yang kedapatan merusuh saat aksi demo di Jakarta. Mereka yang diduga melakukan pelanggaran hukum saat aksi demo di Jakarta akan diproses hukum.

“Ya jadi sekali lagi, yang kami amankan dalam hal penyidikan, yang kami proses adalah pihak-pihak yang merusuh, pihak-pihak yang menyebabkan terjadinya gangguan kamtibmas,” Kabid Humas Polda Metro Jaya Brigjen Pol Ade Ary Syam Indradi, Senin (15/9/2025).

“Yaitu akhirnya bisa dibuktikan ada beberapa orang yang diduga melakukan atau disangka melakukan tindak pidana,”sambungnya.

Sedangkan bagi pendemo yang tidak terindikasi melakukan pelanggaran saat aksi penyampaian pendapat, Ade Ary memastikan mereka tidak akan dilakukan proses hukum.

Jadi yang kami tangkap, yang kami proses pidana bukan pendemo. Ini harus berkali-kali kami sampaikan supaya masyarakat paham bahwa yang kami amankan dalam hal ditangkap, yang kami tangkap itu adalah perusuh, perusak, ya pembakar, mengganggu ketertiban umum yang menyebabkan adanya gangguan pidana yang merugikan orang lain,” tuturnya.

Dia menegaskan, tata cara dan aturan kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum telah diatur dalam UU Nomor 9 Tahun 1998. Dalam hal ini pun polisi tak melarang seorang warga negara melakukan demo, asal sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Di sisi lain, dia juga menjelaskan mengapa pihaknya turut serta mencegah anak-anak untuk sampai ke titik demo. Niat tersebut dilakukan agar anak-anak itu tidak berada ke lingkungan yang membahayakan keselamatan mereka.

_{Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution hadiri Milad ke-26 Persatuan Pemuda Jawa (Pendawa) Indonesia. (Foto: dok Kominfo Sumut)}

 Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menghadiri Milad ke-26 Persatuan Pemuda Jawa (Pendawa) Indonesia, Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Minggu (14/9/2025).

Dalam acara ini, Bobby mengajak ke kader Pendawa Indonesia bersama-sama memberantas narkoba dengan slogan “Nek Wani Ojo Wedi-wedi” (kalau berani jangan takut-takut).

Maknanya, kalau sudah di jalan yang benar, mau rintangan seperti apapun, tidak usah takut-takut, mainkan. Karena itu, saya mengajak Pendawa, sesuai slogan pertamanya ‘nek wani ojo wedi-wedi’. Pendawa harus berani dalam memberantas Narkoba,” kata Bobby.

Dikatakan Bobby, narkoba salah satu persoalan yang harus diselesaikan secara bersama. Ia melihat apa yang dicita-citakan Pendawa Indonesia dalam memajukan bangsa Indonesia, khususnya Provinsi Sumut sejalan dengan Asta Cita Presiden RI, dan program kerja di Sumut.

“Pemerintah bekerja tidak bisa sendiri, perlu dukungan dari semua masyarakat. Salah satunya dari Pendawa Indonesia dalam mencapai Asta Cita Presiden RI dan mewujudkan Indonesia Emas 2045,” ujarnya.

_DPR

 Komisi III DPR RI menegaskan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) akan menjadi regulasi krusial untuk keberlanjutan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.

Anggota Komisi III DPR RI, Sarifuddin Sudding, memandang keberadaan KUHAP sangat penting sebagai dasar penegakan hukum dalam perampasan aset, guna menghindari abuse of power oleh aparat penegak hukum (APH).

“Kenapa KUHAP ini dulu dilakukan? Agar penegak hukum kita ini tidak melakukan abuse of power. Misalnya ketika dalam hal melaksanakan kegiatan RUU Perampasan Aset. Itu kan berpotensi sekali memunculkan abuse of power ketika APH kita tidak dibekali regulasi yang betul-betul mempertegas tentang kewenangan yang dimiliki, sehingga tidak ada lagi ruang abu-abu,” ujar Sudding, Sabtu (13/9/2025).

Diketahui, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI telah mengusulkan agar RUU Perampasan Aset masuk dalam perubahan Program Legislasi Nasional Prioritas (Prolegnas) tahun 2025. Hal ini sebagai bentuk keseriusan parlemen dalam mengakomodasi tuntutan masyarakat yang berkembang belakangan ini.

Sudding mengatakan Komisi III DPR RI akan berupaya optimal agar KUHAP bisa segera disahkan menjadi Undang-Undang. Dengan begitu, pembahasan RUU Perampasan Aset dapat dilanjutkan secara legal dan sistematis.

^{Pelaku penembakan influencer Charlie Kirk loyalis Trump ditangkap (Foto: Reuters)}

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyampaikan terduga pelaku penembakan influencer sayap kanan, Charlie Kirk telah ditangkap. Saat ini, pelaku bernama Tyler Robinson (22) sudah ditahan.

“Saya pikir, dengan tingkat kepastian yang tinggi, kami telah menangkapnya,” ujar Trump kepada Fox News, dikutip Jumat (12/9/2025).

Trump berharap tersangka dijatuhi “hukuman mati”. Selain itu, ia berencana menghadiri pemakaman Kirk, yang ditembak pada Rabu lalu saat sedang berbicara di depan publik yang berkumpul di halaman Universitas Utah Valley di Orem.

Trump mengatakan, ayah tersangka mengantarnya ke kantor polisi dan menyerahkannya kepada pihak berwenang. Trump memberikan penghormatan kepada Kirk dengan menyebutnya “orang terbaik” yang “seperti anak” baginya. Menurutnya, Kirk adalah “pria brilian” yang membantunya memenangkan pemilu melalui TikTok dan memberi semangat kepada para pemilih muda. 

“Saya belum pernah melihat anak muda mendekati satu orang seperti yang mereka lakukan kepada Charlie,” tambah Trump.

_{Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun}

 Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun, menyoroti sikap sejumlah Jenderal TNI yang melakukan konsultasi dengan Polda Metro Jaya terkait dugaan pidana CEO Malaka Project, Ferry Irwandi. Menurutnya, tindakan tersebut berpotensi menimbulkan ancaman terhadap kebebasan sipil.

“Menurut saya, ada kesalahan kemarin tiga orang jenderal ketika berkonsultasi dengan Polda Metro Jaya. Kalau ada informasi, seharusnya disampaikan diam-diam, bukan konsultasi seperti itu,” kata Refly dalam Program Interupsi di iNews TV, Kamis (11/9/2025).

Refly menjelaskan, TNI memang memiliki peran patroli di ruang siber, namun fungsinya seharusnya untuk menjaga keamanan negara, bukan mengancam kebebasan sipil.

“Yang diinginkan adalah patroli siber untuk pertahanan negara. Cyber law atau perang asimetris sudah berlangsung, jadi TNI harus memiliki kemampuan keamanan siber. Tapi bukan untuk mengancam kebebasan sipil, melainkan untuk menjaga keamanan negara,” tegasnya.