Prabowo Telepon Emir Qatar Usai Serangan Israel ke Doha

Prabowo Telepon Emir Qatar Usai Serangan Israel ke Doha

Presiden Prabowo Subianto berbincang langsung dengan Emir Qatar, Yang Mulia Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani/Foto: Setpres

 Presiden Prabowo Subianto berbincang langsung dengan Emir Qatar, Yang Mulia Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani, melalui sambungan telepon pada Rabu (10/9/2025).

Menurut Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya, Kepala Negara menanyakan kondisi terkini di Qatar pasca serangan Israel ke Doha yang terjadi sehari sebelumnya.

“Dalam perbincangan ini, Presiden Prabowo menanyakan kondisi terkini di Qatar pasca serangan Israel ke Doha, Qatar, pada 9 September 2025,” ujar Seskab Teddy dalam keterangan tertulisnya.

Seskab Teddy juga menyampaikan bahwa serangan Israel ke Doha merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip hukum internasional, termasuk Piagam PBB, pelanggaran terhadap kedaulatan Qatar, dan ancaman besar terhadap keamanan serta perdamaian kawasan.

“Serangan ini juga berisiko mengeskalasi dan memperluas konflik di kawasan,” ungkap Seskab Teddy.

Suarakan Aspirasi Warga Manggarai, Legislator Perindo Siprianus Prioritaskan Perbaikan Jalan dan Air Bersih

Suarakan Aspirasi Warga Manggarai, Legislator Perindo Siprianus Prioritaskan Perbaikan Jalan dan Air Bersih

Legislator Perindo Siprianus Suarakan Aspirasi Warga Manggarai (foto: dok ist)

Warga Desa Cireng dan Desa Wae Ajang, Kecamatan Satar Mese Utara, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT), menyampaikan keluhan soal jalan rusak dan sulitnya akses air bersih kepada anggota DPRD Manggarai dari Partai Perindo, Siprianus Jangka.

Aspirasi itu diungkapkan saat reses yang dihadiri tokoh adat, tokoh agama, tokoh pendidikan, serta perangkat desa.

“Saya sangat prihatin dengan kondisi di lapangan. Jalan rusak, kurangnya air bersih untuk minum. Ini fakta yang saya temui langsung,” kata Siprianus Jangka, anggota Komisi A DPRD Manggarai, Selasa (9/9/2025).

Selain kebutuhan mendasar tersebut, warga Desa Cireng juga meminta dukungan transportasi untuk UMKM dan kelompok tenun, sementara warga Desa Wae Ajang mengusulkan bantuan untuk kelompok ternak guna meningkatkan ekonomi keluarga.

Diperintah Prabowo Jangan Pamer, Ahmad Dhani Usulkan DPR Bentuk UU Anti-Flexing

Diperintah Prabowo Jangan Pamer, Ahmad Dhani Usulkan DPR Bentuk UU Anti-Flexing

Ahmad Dhani di Kertanegara, Jakarta Selatan

Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Ahmad Dhani, mengusulkan pembentukan Undang-Undang (UU) Anti-Flexing. Usulan ini disampaikan usai arahan dari Presiden sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, yang melarang kadernya memamerkan kekayaan di ruang publik.

Arahan tersebut disampaikan dalam pertemuan tertutup antara Prabowo dan anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra di kediamannya di Jalan Kertanegara IV, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Senin (8/9/2025) malam.

“Akhirnya saya tadi mengusulkan kepada pimpinan, Bang Dasco (Sufmi Dasco Ahmad), bahwa harus ada UU Anti-Flexing seperti di China,” ujar Ahmad Dhani usai menghadiri pertemuan.

Dhani menilai, undang-undang tersebut penting untuk membatasi gaya hidup pejabat atau tokoh publik yang kerap memamerkan kemewahan secara berlebihan.

“Mudah-mudahan Komisi I nanti bisa menggulirkan UU Anti-Flexing, sehingga orang-orang Indonesia tidak ada flexing lagi,” tuturnya.

Situasi Normal Pasca Demo Rusuh, Kapolri Apresiasi Ojol hingga Ormas

Situasi Normal Pasca Demo Rusuh, Kapolri Apresiasi Ojol hingga Ormas

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo

Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo memastikan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Jakarta, mulai berangsur normal pasca aksi demonstrasi berujung kerusuhan pada 28–30 Agustus lalu.

Dalam acara Doa Bersama dan Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1447 H di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Minggu (7/9/2025), Listyo mengapresiasi seluruh elemen bangsa yang turut membantu pemulihan situasi.

“Alhamdulillah situasi kembali normal. Ini berkat kebersamaan kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada pengemudi ojek online, buruh, ormas seperti Banser, Kokam, hingga Jawara, serta dukungan penuh TNI dan Polri,” ujar Listyo.

Ia menekankan bahwa kekompakan seluruh elemen bangsa menjadi kunci cepatnya pemulihan Kamtibmas. Listyo juga mengajak masyarakat menjadikan momentum Maulid Nabi sebagai pengingat pentingnya menjaga persatuan demi mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

“Dengan persatuan dan situasi yang kondusif, pembangunan bisa berjalan, ekonomi tumbuh, dan bangsa ini menjadi lebih baik, unggul, serta besar. Itu harapan kita bersama,” tegasnya.

Ditjen Imigrasi Tangkap Buronan Penculikan Anak Kabur dari Maroko Sejak Mei 2025

Ditjen Imigrasi Tangkap Buronan Penculikan Anak Kabur dari Maroko Sejak Mei 2025

Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi berhasil menangkap buronan asal Maroko berinisial NE/Fotoa; Istimewa

Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi berhasil menangkap buronan asal Maroko berinisial NE. NE merupakan buronan kasus tindak pencurian, kekerasan, penculikan, serta perampasan hak asuh orang tua.

NE ditangkap di kawasan Jakarta pada Selasa (19/8) lalu. Penangkapan ini dilakukan berdasarkan Surat International Arrest Warrant Nomor 2024/45 yang diterbitkan pada 28 Mei 2025.

“Kami berhasil melacak keberadaan NE yang terus bergerak, dari Lombok hingga akhirnya kami tangkap di Jakarta,” ujar Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi, Yuldi Yusman, Sabtu (6/9/2025).

Yuldi menjelaskan Ditjen Imigrasi mendapatkan surat permohonan dari Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter) Polri pada 8 Juli 2025. Yuldi juga menjelaskan bahwa NE terdeteksi tiba di Indonesia

Ia masuk melalui Lombok menggunakan visa kunjungan yang kemudian dikonversi menjadi Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) Investor dengan alamat di Jakarta Timur.

Wujudkan Aspirasi Warga, Legislator Perindo Yolanda Mambu Bantu Bangun Mushola di Parigi Moutong Sulteng

Wujudkan Aspirasi Warga, Legislator Perindo Yolanda Mambu Bantu Bangun Mushola di Parigi Moutong Sulteng

Legislator Perindo Yolanda Mambu bantu bangun mushola di Parigi Moutong, Sulteng (Foto: Dok)

Harapan warga Dusun 2, Desa Sausu Trans Lorong 3, Kecamatan Sausu, Parigi Moutong, Sulawesi Tengah untuk memiliki rumah ibadah akhirnya mulai terwujud. Proses pembangunan Mushola Al-Mutakim kini resmi dimulai berkat dukungan nyata anggota DPRD dari Partai Perindo.

Anggota DPRD Kabupaten Parigi Moutong dari Dapil 5, Yolanda Mambu, menjadi sosok yang menjembatani aspirasi warga. Warga sebelumnya menyampaikan keinginan mereka melalui tokoh agama dan pengajian Al-Mutakim.

Dalam dialog itu, masyarakat berharap adanya perhatian terhadap kebutuhan fasilitas ibadah mereka. Yolanda merespons cepat dengan berkomitmen mencarikan dukungan, termasuk donatur, demi mewujudkan pembangunan mushola yang sudah lama diidamkan warga.

“Alhamdulillah perjuangan ini bisa terwujud. Saya bersama masyarakat berusaha keras agar Mushola Al-Mutakim berdiri dan bisa menjadi tempat ibadah sekaligus pusat kegiatan keagamaan,” ujar Yolanda.

Dituturkannya, semangat gotong royong dan kebersamaan sangat mewarnai pembangunan yang dimulai akhir Juli dan diharapkan rampung Oktober 2025 nanti.

“Bahkan, dengan terbangunnya mushola ini banyak warga sekitar desa dan juga dari luar desa, bersama membantu tenaga untuk proses pembangunan ini,” ujar dia yang tinggal di Desa Tolai Barat, Torue.

Dukung Transparansi Anggaran, Waketum Perindo Desak DPR Patuhi UU Keterbukaan Informasi Publik

Dukung Transparansi Anggaran, Waketum Perindo Desak DPR Patuhi UU Keterbukaan Informasi Publik

Waketum Perindo Tama S Langkun

Aspirasi rakyat terkait pembekuan kenaikan gaji/tunjangan dan pembatalan fasilitas baru untuk anggota DPR RI harus dipertimbangkan secara matang. Setiap keputusan harus rasional dan bisa dipertanggungjawabkan.

“Apapun yang menjadi tuntutan masyarakat hari ini harus benar-benar dipertimbangkan. Kaitannya dengan kenaikan maupun tunjangan dalam bentuk apapun, harus bisa dirasionalisasikan kepada masyarakat, agar tidak terkesan seenaknya dan tanpa dasar yang jelas,” ujar Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo Tama S Langkun di Jakarta, Kamis (4/9/2025)

Terkait desakan publik agar DPR RI mempublikasikan anggaran secara proaktif, mantan aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) ini menegaskan hal itu bukan sekadar pilihan, melainkan kewajiban hukum yang tak bisa ditawar.

“Setuju atau tidak setuju, mau tidak mau, menyampaikan laporan keuangan adalah kewajiban yang diatur undang-undang. Jadi Partai Perindo bukan hanya setuju, tetapi mengajak DPR RI mematuhi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik,” katanya.

Menurutnya, masalah utama hanya terletak pada implementasi. Dibutuhkan komitmen DPR untuk menjalankan perintah undang-undang tersebut.  “Pada sisi lain, masyarakat juga punya hak untuk melakukan uji akses informasi. Bisa melakukan pengujian dan sengketa bila badan publik tidak transparan,” tuturnya.

Eks Wamendes Polisikan Roy Suryo Cs Terkait Tuduhan Cetak Ijazah Jokowi

Eks Wamendes Polisikan Roy Suryo Cs Terkait Tuduhan Cetak Ijazah Jokowi
Eks Wamendes Polisikan Roy Suryo Cs Terkait Tuduhan Cetak Ijazah Jokowi

Roy Suryo 

 Mantan Wakil Menteri Desa (Wamendes) PDTT, Paiman Raharjo, melaporkan Roy Suryo Cs ke Polda Metro Jaya setelah dituduh mencetak ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi). Laporan tersebut teregister dengan nomor: LP/B/4815/VII/2025/SPKT/Polda Metro Jaya, tertanggal 12 Juli 2025.

“Betul, kami melaporkan pidana penyebaran berita bohong, pencemaran nama baik, fitnah ke Polda Metro Jaya,” kata Paiman, Kamis (14/8/2025).

Selain Roy Suryo, pihak yang juga dilaporkan Rismon Sianipar, Bambang Suryadi Bitor, dan Hermanto. Mereka dipolisikan terkait dugaan pelanggaran Pasal 310 KUHP dan/atau Pasal 311 KUHP dan/atau Pasal 315 KUHP tentang fitnah dan pencemaran nama baik.

Selain laporan pidana, Paiman juga mengajukan gugatan perdata terhadap Roy Suryo dan kawan-kawan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi.

“Dan perdata ke PN Jakarta Pusat dengan terlapor Roy Suryo, Rismon Sianipar, Bambang Suryadi Bitor, dan Hermanto,” ujarnya.

slot gacor hari ini

Razman Nasution: Eggi Sudjana Idap Kanker Ganas, Bukan Kabur ke Inggris karena Kasus Ijazah Jokowi

Razman Nasution: Eggi Sudjana Idap Kanker Ganas, Bukan Kabur ke Inggris karena Kasus Ijazah Jokowi

Razman Nasution

Advokat Razman Arif Nasution membantah kabar miring yang menyudutkan Eggi Sudjana kabur ke luar negeri, tepatnya ke Inggris, terkait kasus ijazah Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Keberadaan Eggi di Inggris sejatinya untuk menjalani pemulihan atas penyakit kanker usus yang diidapnya.

“Mohon doanya dari seluruh masyarakat Indonesia, Bang Eggi semoga bisa sembuh. Beliau positif kanker usus dan sudah ditangani lewat operasi di rumah sakit di Penang, Malaysia. Status kankernya ganas, karena itu beliau dalam proses pemulihan di United Kingdom atau Inggris,” ujar Razman yang mengaku sebagai pengacara Eggi di Jakarta Pusat, Jumat (15/8/2025).

Menurutnya, Eggi memang kerap kembali ke Indonesia, hanya saja tidak menetap lama dan kembali lagi ke Inggris untuk melanjutkan proses pemulihan. Di Inggris, Eggi tinggal di rumah anaknya yang berada di Kota Leeds, sekitar 350 km dari London. 

Sebelumnya, Eggi ke Inggris untuk menghadiri wisuda anaknya setelah menjalani operasi kanker usus di Malaysia. “Ke Inggris untuk menghadiri wisuda anaknya yang kelima, yang telah menyelesaikan program Master atau S2 di salah satu universitas di Inggris. Saat ini anak kandung beliau tersebut sudah bekerja,” tuturnya.

Razman pun membantah semua isu negatif mengenai keberadaan Eggi di Inggris. Ia mengakui Eggi sempat mendatangi Amnesty International, namun hal itu dilakukan atas permintaan Diaspora Indonesia yang mengetahui keberadaan Eggi di Inggris.

link slot gacor hari ini

Abraham Samad Merasa Dikriminalisasi di Kasus Ijazah Palsu, Begini Reaksi Kuasa Hukum Jokowi

Abraham Samad Merasa Dikriminalisasi di Kasus Ijazah Palsu, Begini Reaksi Kuasa Hukum Jokowi

Abraham Samad 

Kuasa hukum Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), Rivai Kusumanegara menegaskan, dalam laporan polisi (LP) terkait tudingan ijazah palsu, kliennya tidak pernah menyebut nama. Hal itu dilontarkan menyusul munculnya nama mantan Ketua KPK Abraham Samad sebagai salah satu dari 12 terlapor dalam kasus tersebut.

“Pak Jokowi dalam laporannya di Polda Metro Jaya tidak pernah menyebutkan nama Abraham Samad sebagai terlapor, karena yang diadukan adalah peristiwa fitnah dan penghinaannya,” kata Rivai, dikutip Selasa (19/8/2025).

Dia menyebutkan, terkait sosok terlapor dalam laporan Jokowi itu diserahkan kepada pihak Polda Metro Jaya. “Saya menduga dipanggilnya Abraham Samad karena saat penyelidikan dipanggil berulangkali namun tidak hadir. Padahal, di situ saatnya memberi klarifikasi kepada penyidik,” ujarnya.

link slot server thailand