VLJMAG

^{_{Hakim Ketua Eko Aryanto (tengah) memimpin salah satu persidangan kasus dugaan korupsi timah di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (7/10/2024). ANTARA/Agatha Olivia Victoria.}}

Sidang terkait kasus tindak pidana korupsi timah yang menyebabkan kerugian negara mencapai Rp271 Triliun melibatkan suami Sandra Dewi, Harvey Moeis.

Dalam putusan yang dibacakan oleh Hakim Ketua Eko Aryanto pada Senin (23/12/2024), Harvey Moeis dijatuhi hukuman 6,5 tahun penjara, denda sebesar Rp1 miliar, dan diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp210 miliar.

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut hukuman penjara selama 12 tahun, namun vonis yang dijatuhkan oleh Hakim Ketua Eko Aryanto lebih ringan

Majelis hakim mempertimbangkan bahwa tuntutan pidana penjara selama 12 tahun yang diajukan terhadap terdakwa Harvey Moeis terlalu berat, mengingat kesalahan yang dilakukan terdakwa berdasarkan kronologi peristiwa

“Tuntunan pidana penjara selama 12 tahun kepada terdakwa Harvey Moeis, majelis hakim mempertimbangkan tuntutan pidana penjara tersebut terlalu berat jika dibandingkan dengan kesalahan terdakwa sebagaimana kronologi terdakwa” ujar Eko Aryanto.

Sehingga putusan yang dikeluarkan oleh Ketua Hakim Eko Aryanto di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi ini menimbulkan berbagai reaksi di kalangan masyarakat. Hal ini membuka wacana baru tentang bagaimana keadilan diterapkan dalam kasus tindak pidana korupsi di Indonesia.

Lantas seperti apakah sosok Ketua Hakim Eko Aryanto ini? Berikut profil singkatnya.

Profil Eko Aryanto

Ketua Majelis Hakim Eko Aryanto, S.H., M.H merupakan pegawai negeri sipil golongan IV/d yang lahir di Malang, Jawa Timur pada tanggal 25 Mei 1968. Dirinya memiliki pendidikan yang cukup luar biasa dan lulusan dari Universitas ternama di Indonesia.

Eko Aryanto meraih gelar sarjana di tahun 1987 dengan mengambil jurusan Hukum Pidana di Universitas Brawijaya, kemudian tahun 2002 dirinya melanjutkan pendidikan S2 di IBLAM School of Law dan tahun 2015 berhasil meraih gelar S3 pada bidang Ilmu Hukum di Universitas 17 Agustus 1945.

Awal mula kariernya, pada tahun 2017 Eko Aryanto pernah menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung dan sempat memiliki peran aktif dalam meningkatkan transparansi sekaligus keadilan dari segi ruang lingkup keadilan.

Dari hasil kerja kerasnya tersebut dengan memiliki banyak pengalaman terutama pada bidang pengadilan, dirinya menjadi sosok yang dihormati oleh rekan kerjanya.

Setelah itu, Eko Aryanto juga pernah menangani beberapa kasus penting di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan melibat beberapa tindak pidana kriminal serta kasus pidana lainnya.

Seperti salah satunya, Eko Aryanto pernah menangani kasus kelompok kriminal seperti John Kei, Bukon Koko dan Yeremias terkait kasus kematian Yustis Corwing (Erwin).

Dari perkara kasus kejadian tindak pidana korupsi yang melibatkan Harvey Moeis, Eko Aryanto telah memutuskan mengenai vonis hukuman penjara tersebut.

Namun, dari hasil tuntutannya tidak memberikan kepuasan bagi masyarakat sehingga menjadi Hakim Ketua Eko Aryanto tersebut menjadi pembicaraan publik karena telah memberikan keputusan yang tidak adil karena terdakwa telah merugikan negara.

^{_{Foto udara petugas berada di dekat lokasi jatuhnya pesawat penumpang Azerbaijan Airlines di dekat kota Aktau, Kazakhstan, Rabu (25/12/2024). Peristiwa tersebut menewaskan sedikitnya 38 orang dan melukai 29 penumpang. ANTARA FOTO/REUTERS/Azamat Sarsenbayev/wpa/pri.}}

 Sedikitnya 38 orang tewas dalam kecelakaan pesawat Azerbaijan Airlines (AZAL) dekat Kota Aktau, Kazakhstan, pada Rabu (25/12).

Wakil Perdana Menteri Kazakhstan Kanat Bozumbayev menyampaikan pada konferensi pers di Aktau bahwa 38 orang meninggal dunia dan 29 lainnya berhasil diselamatkan.

Menurut pernyataan AZAL melalui Telegram, pesawat Embraer 190 yang membawa 62 penumpang dan lima awak tersebut jatuh di lokasi sekitar tiga kilometer dari Aktau.

Pesawat tersebut sedang berada dalam perjalanan dari ibu kota Azerbaijan, Baku, menuju Grozny di Republik Chechnya, Rusia.

Maskapai itu kemudian menghentikan penerbangan antara Baku dan Grozny, serta penerbangan antara Baku dan Makhachkala, ibu kota Republik Dagestan di Rusia.

Kementerian Tanggap Darurat Kazakhstan dalam pernyataannya menyebutkan bahwa 52 personel dan 11 unit peralatan dikerahkan ke lokasi kecelakaan, tempat pesawat tersebut sempat terbakar.

Kementerian tersebut juga menyatakan jumlah personel yang dikerahkan untuk operasi pencarian dan penyelamatan kemudian ditambah menjadi 150 orang dengan dukungan 45 unit peralatan.

Sebelumnya saat konferensi pers di Baku, Kanan Zeynalov, juru bicara Kejaksaan Agung Azerbaijan, menyatakan bahwa 32 orang selamat dalam insiden itu.

Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev, yang mempercepat kunjungan ke Kota St. Petersburg, Rusia, mengumumkan dalam pertemuan dengan pejabat pemerintah bahwa sebuah komisi telah dibentuk untuk menyelidiki penyebab kecelakaan tersebut.

“Penyebab kecelakaan ini belum diketahui. Ada berbagai teori, tetapi saya yakin terlalu dini untuk membahasnya. Hal ini harus diselidiki secara menyeluruh,” ujar Aliyev melalui pernyataan yang dirilis kantor kepresidenan Azerbaijan.

Melalui sebuah dekret, Aliyev juga menetapkan 26 Desember sebagai hari berkabung nasional.

Presiden Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev memerintahkan investigasi dilakukan dengan dipimpin oleh Bozumbayev atas insiden itu, serta pengiriman tim medis dari Ibu Kota Astana untuk membantu para korban yang selamat.

AZAL menyampaikan kepada kantor berita negara Azerbaijan, Azertac, serta Badan Transportasi Udara Federal Rusia bahwa temuan awal menunjukkan tabrakan dengan burung sebagai penyebab kecelakaan.

Media Rusia melaporkan bahwa pesawat tidak dapat mendarat di Grozny karena serangan drone Ukraina. Pilot kemudian mengalihkan penerbangan ke Kota Makhachkala, tetapi kondisi kabut memaksa pilot meminta izin mendarat di Aktau.

Kemudian pada Rabu, Kepala Pusat Penanggulangan Disinformasi Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional Ukraina Andriy Kovalenko menyampaikan di Telegram bahwa pesawat tersebut diduga ditembak jatuh oleh sistem pertahanan udara Rusia.

“Rusia seharusnya menutup wilayah udara di Grozny, tetapi tidak melakukannya. Pesawat tersebut rusak oleh Rusia dan diarahkan ke Kazakhstan alih-alih melakukan pendaratan darurat di Grozny untuk menyelamatkan nyawa para penumpang,” kata Kovalenko.

^{_{Mantan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali atau Gus Muhdlor, saat menjalani sidang di PN Tipikor Surabaya, Sidoarjo, Senin (23/2/2024). ANTARA/ Umarul Faruq.}}

 Nama mantan Bupati Sidoarjo, yakni Ahmad Muhdlor atau yang lebih dikenal dengan sebutan Gus Muhdlor, saat ini menjadi topik pembicaraan publik. Hal ini terkait dengan keterlibatan nya dalam kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang melibatkan dana intensif ASN BPPD Sidoarjo.

Hukuman yang dijatuhkan oleh Ketua Majelis Hakim, Ni Putu Sri Indayani, terhadapnya lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Sidang yang membahas perkara ini berlangsung pada Senin (23/12/2024) di Pengadilan Tipikor, Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur.++

Dalam keputusannya, Ketua Hakim menjatuhkan hukuman penjara 4,5 tahun kepada Gus Muhdlor, disertai denda sebesar Rp300 juta yang dapat digantikan dengan hukuman penjara selama 6 bulan, serta kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp1,4 miliar kepada negara.

Akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Gus Muhdlor, banyak publik yang menyoroti profil dan harta kekayaan yang dimilikinya. Lantas bagaimana sosok Gus Muhdlor Mantan Bupati Sidoarjo?

Berikut ini profil singkat dan harta kekayaan yang dimilikinya berdasarkan catatan di LHKPN.

Profil Gus Muhdlor

Gus Muhdlor memiliki nama asli yaitu Ahmad Muhdlor Ali yang lahir di Tulangan, Sidoarjo, Jawa Timur pada 11 Februari 1991. Dirinya merupakan anak ke 6 dari salah satu tokoh ternama Nahdlatul Ulama (NU) K.H Agoes Ali Masyhuri dan juga pengasuh Pondok pesantren Progresif Bumi Shalawat.

Riwayat pendidikan yang telah ditempuh oleh Gus Muhdlor cukup gemilang, mulai dirinya menempuh pendidikan di SDN Kenongo 2 Tulangan, Sidoarjo di tahun 1997-2003, kemudian me;lanjutkan di SMP AR Risalah Kediri tahun 2003-2006, lalu SMA Negeri 4 Sidoarjo tahun 2006-2009 dan melanjutkan pendidikan tingginya di Universitas Airlangga dengan meraih gelar sarjana di tahun 2013.

Di tahun 2020 Gus Muhdlor terjun ke dunia politik dengan mencalonkan diri menjadi Bupati Sidoarjo dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Serta dirinya terpilih dengan meraih suara sebanyak 387.776 atau 39,8 persen bersama pasangannya calon Wakil Bupati Subandi.

Kemudian Gus Muhdlor dan Subandi resmi menjabat sebagai Bupati dan Calon Bupati Sidoarja sejak 26 Februari 2021. Selama masa kepemimpinan nya, dirinya seringkali mendapatkan beberapa penghargaan yang luar biasa baik itu skala provinsi maupun nasional.

Namun, pada 16 April 2024 Gus Muhdlor ditangkap oleh KPK terkait kasus korupsi dugaan intensif ASN di BPPD Pemkab Sidoarjo. Tak selang dari penangkapan nya tersebut, berbagai pihak mempertanyakan harta dan kekayaan yang dimiliki olehnya tersebut.

Harta kekayaan Gus Muhdlor

Harta kekayaan yang dimiliki Gus Muhdlor telah tercatat dalam LHKPN yang dilaporkannya per tanggal 8 Maret 2024 untuk laporan periodik 2023 dari beberapa aset yang telah dirinya lampirkan secara keseluruhan mencapai Rp5.778.627.970.

Laporan tersebut memuat rincian aset berupa properti, kendaraan, simpanan kas hingga kewajiban berupa hutang yang tercatat sebesar Rp1.453.526.635.

Berikut ini rinciannya sebagai berikut:

1. Tanah dan bangunan

Dalam LHKPN aset tanah dan bangunan yang dimiliki oleh Gus Muhdlor mencapai senilai Rp1.765.500.000 tersebar di Sidoarjo diantaranya yaitu:

• Tanah dan Bangunan Seluas 247 m2 di Sidoarjo, Hasil Sendiri senilai Rp1.040.500.000.
• Tanah Seluas 1193 m2 di Sidoarjo, Hasil Sendiri senilai Rp. 725.000.000.

2. Alat transportasi dan mesin

Dari hasil LHKPN mengenai total harta kekayaan Gus Muhdlor terkait alat transportasi dan mesin mencapai Rp157.000.000 diantaranya yaitu:

• Mobil Honda Jazz Tahun 2011, Hasil Sendiri senilai Rp150.000.000.
• Motor Honda Beat Tahun 2014, Hasil sendiri senilai Rp7.000.000.

3. Harta bergerak lainnya

Gus Muhdlor memiliki harta bergerak lainnya yang tercatat senilai Rp3.720.000.000.

4. Surat berharga

Dalam surat berharga yang dimiliki Gus Muhdlor telah tercatat senilai Rp760.000.000.

5. Kas dan setara kas

Sedangkan untuk kas dan setara kas yang dimiliki Gus Muhdlor senilai Rp829.654.605.

6. Harta lainnya: Tidak ada catatan yang terlapor.

7. Hutang

Total hutang yang dimiliki Gus Muhdlor telah tercatat senilai Rp1.453.526.635.

Berdasarkan rincian tersebut, total harta kekayaan Gus Muhdlor dalam laporan LHKPN tercatat sebesar Rp7.232.154.605. Namun, setelah memperhitungkan kewajiban hutang yang harus dilunasi, total kekayaannya menjadi Rp5.778.627.970 (lima milyar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh).

^{_{Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan 2019–2024, Prof. Mahfud MD saat memberikan pidato kebangsaan dalam acara Habibie Democracy Forum 2024 di Sasono Mulyo Ballroom, Hotel Le Meridien, Jakarta, Selasa (12/11/2024). (ANTARA/HO)}}

Beredar sejumlah unggahan di media sosial TikTok pada akun ini dan akun berikut yang menarasikan mantan Menkopolhukam Mohammad Mahfud atau Mahfud MD telah resmi diangkat menjadi Jaksa Agung oleh Presiden Prabowo Subianto.

Berikut narasi dalam unggahan tersebut :

Unggahan pertama :

“REPUBLIKA INDONESIA BERGEMA

HENTIKAN BERANI PRABOWO ANGKAT Prof Dr Mohammad Mahfud MD Sh jadi JAKSA AGUNG RI
PRABOWO LANTIK JADI JAKSA AGUNG!
ATURAN MEMISKINKAN & HUKUM MATI KORUPTOR LANGSUNG DI-SAHKAN!

,,bapak bangsa bidang hukum Mahfud MD siap miskinkan koruptor… siap-siap para koruptor nangis tujuh turunan…”

Unggahan kedua :

“PRABOWO LANTIK MAHFUD MD!
KINI SAH KORUPTOR AKAN DIHUKUM MATI”

Namun, bernarkah Mahfud MD telah resmi diangkat menjadi Jaksa Agung?

Penjelasan:

Dalam akun X pribadinya, Mahfud MD memberikan klarifikasi resmi terkait informasi dirinya diangkat menjadi jaksa agung.

Ia menyatakan bahwa informasi tersebut adalah tidak benar, dan mengaku tidak mengetahui apapun perihal informasi tersebut.

“Dengan segala hormat, saya sampaikan bagwa berita di bawah ini hoaks. Berita bahwa saya dilantik atau akan menjadi jaksa agung itu tidak berdasar sumber yang akurat. Gambarnya editan, narasinya hanya fiksi. Jangan bertanya kepada saya lagi, tanya kepada yang memproduksi saja. Saya benar-benar tidak tahu soal ini” tulisnya pada Kamis (26/12/2024)

Pasca-Pilpres 2024 lalu, Mahfud MD menyatakan bahwa dirinya akan terus berjuang di banyak jalan. Selain itu, ia mengatakan bahwa akan kembali mengajar di kampus.

“Saya kembali ke kampus, terutama meluruskan cara kita berhukum,” kata Mahfud dalam acara Halalbihalal Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud di Rumah Pemenangan, Jalan Teuku Umar Nomor 9, Jakarta, Senin (6/5).

Sebelumnya, Presiden Prabowo menunjuk Sanitiar Burhanuddin atau ST Burhanuddin menjadi Jaksa Agung. Hal itu diumumkan pada Minggu (20/10/2024), bersamaan dengan diumumkannya 48 nama menteri dan lima pejabat negara setingkat menteri serta 59 Wakil Menteri lainnya. ST Burhanuddin telah memimpin Kejaksaan Agung Republik Indonesia sejak 2019.

^{_{Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini. ANTARA/HO-Humas Kementerian PANRB/am.}}

 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mengatakan bahwa Peraturan Menteri (Permen) PANRB Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan telah sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

Menteri PANRB Rini Widyantini menjelaskan bahwa arahan Presiden yang dimaksud adalah mengenai pemberantasan korupsi dan kebocoran anggaran.

“Ini salah satu upaya seperti yang disampaikan Bapak Presiden, adalah bagaimana kita agar terus-menerus untuk melakukan pencegahan dan pengawasan, serta penegakan hukum yang terkait dengan korupsi, dan ini harus diperketat agar tidak terjadi penyimpangan di dalam kalangan birokrat,” kata Rini dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Selain itu, dia mengatakan bahwa penerbitan permen tersebut merupakan bentuk komitmen Kementerian PANRB di masa kepemimpinannya.

“Ini adalah Permen PANRB yang pertama kali saya tanda tangani ketika saya menjabat sebagai menteri, dan ini menandakan bahwa Kementerian PANRB sangat concern (peduli, red.) terhadap bagaimana konflik kepentingan itu,” ujarnya.

Sementara itu, dia mengatakan bahwa konflik kepentingan berpotensi terjadi dan dialami oleh para pembuat kebijakan atau keputusan.

“Kenapa? Karena di Indonesia itu budaya kekerabatan, budaya komunal, itu sering memacu nepotisme dan lain sebagainya ya. Ini tentu saja akan memperlemah tata kelola pemerintahan dan profesionalisme daripada para pembuat keputusan,” katanya.

Oleh sebab itu, dia berharap Permen PANRB Nomor 17 Tahun 2024 dapat menjadi pedoman bagi aparatur sipil negara (ASN) dalam mengambil keputusan, dan memastikan kepatuhan kepada prinsip integritas dan akuntabilitas.

Sebelumnya, Menteri PANRB menerbitkan Permen Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan untuk menggantikan Permen PANRB Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan.

Berdasarkan Permen PANRB Nomor 17 Tahun 2024, konflik kepentingan adalah kondisi pejabat pemerintahan yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain, sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan/atau tindakan yang dibuat dan/atau dilakukan.

Lebih lanjut, pengelolaan konflik kepentingan adalah upaya yang dilakukan untuk mengelola proses pengambilan keputusan dan/atau tindakan administrasi pemerintahan dalam situasi konflik kepentingan oleh pejabat pemerintahan.

^{_{Kepala BNPT Komjen Pol. Eddy Hartono (kiri) bertemu dengan Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Cholil Staquf (kanan) di Jakarta, Rabu (18/12/2024). ANTARA/HO-BNPT RI/am.}}

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) sepakat untuk terus memperkuat Pancasila sebagai landasan utama dalam mencegah berbagai paham radikal yang mengarah pada terorisme

Dalam pertemuan dengan Ketua Umum PBNU di Jakarta, Rabu (18/12), Kepala BNPT Komjen Pol. Eddy Hartono mengatakan kesepakatan tersebut dilakukan dalam rangka memperkuat kolaborasi pada upaya mencegah radikalisme terorisme melalui penguatan ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM), sesuai mandat Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2018.

“Kami akan terus melakukan pencegahan dari hulu. Pancasila ini menjadi dasar untuk mereduksi berbagai paham radikal terorisme,” kata Eddy seperti dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Mantan Kepala Detasemen Khusus (Densus) Anti Teror 88 Polri tersebut menyampaikan upaya pencegahan yang dilakukan juga selaras dengan visi Presiden RI yang tercermin dalam Astacita, khususnya poin pertama dan kedelapan.

Adapun Astacita poin pertama berisi memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan HAM. Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berkomitmen untuk memperkokoh Pancasila sebagai ideologi utama negara dengan penguatan demokrasi dan penegakan HAM.

Sementara poin kedelapan, yakni memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Dalam poin tersebut, Prabowo-Gibran berjanji untuk memberikan jaminan keamanan beribadah, pengutamaan lingkungan alam, dan melestarikan budaya selama lima tahun ke depan.

Untuk itu, kata Eddy, penguatan ideologi Pancasila menjadi dasar dalam mereduksi ancaman radikal terorisme, dengan mempromosikan kerukunan antarumat beragama di Indonesia.

“Dalam rangka melaksanakan implementasi Astacita Presiden RI dengan memperkuat keselarasan hidup antara alam, agama, dan kerukunan umat beragama untuk menuju masyarakat yang adil dan makmur, supaya pencegahan terorisme ini berjalan dengan baik,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Cholil Staquf menilai kolaborasi sangat penting untuk mengatasi masalah radikalisasi dan terorisme di lapangan.

^{_{Pekerja menunjukkan emas yang dijual di Butik Emas Logam Mulia PT. Aneka Tambang (ANTAM), Jakarta, Kamis (7/11/2024). ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal/Spt.}}

Harga emas Antam yang dipantau dari laman Logam Mulia, Kamis, turun sebesar Rp15.000 per gram, yakni dari harga Rp1.520.000 per gram menjadi Rp1.505.000 per gram.

Adapun harga jual kembali (buyback) emas batangan turut mengalami penurunan, yakni dari Rp1.372.000 per gram menjadi Rp1.354.000 per gram.

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017.

Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback.

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Kamis:

– Harga emas 0,5 gram: Rp802.500.
– Harga emas 1 gram: Rp1.505.000.
– Harga emas 2 gram: Rp2.950.000.
– Harga emas 3 gram: Rp4.400.000.
– Harga emas 5 gram: Rp7.300.000.
– Harga emas 10 gram: Rp14.545.000.
– Harga emas 25 gram: Rp36.237.000.
– Harga emas 50 gram: Rp72.395.000.
– Harga emas 100 gram: Rp144.712.000.
– Harga emas 250 gram: Rp361.515.000.
– Harga emas 500 gram: Rp722.820.000.
– Harga emas 1.000 gram: Rp1.445.600.000.

Potongan pajak harga beli emas sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45 persen untuk pemegang NPWP dan 0,9 persen untuk non-NPWP.

Setiap pembelian emas batangan disertai dengan bukti potong PPh 22.

^{_{Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi DKI Jakarta menemukan stempel palsu yang diduga untuk penyimpangan dana di kantor Dinas Kebudayaan DKI, Jakarta, Rabu (18/12/2024). ANTARA/HO-Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta}}

Sejumlah peristiwa hukum dan kriminal terjadi pada Rabu (18/12) mulai dari Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak gugatan praperadilan terkait kasus mantan Ketua KPK Firli Bahuri hingga Kejati DKI menemukan stempel palsu di Kantor Dinas Kebudayaan DKI Jakarta.

Berikut rangkuman beritanya:

1. Hakim PN Jaksel tolak gugatan praperadilan terkait kasus Firli Bahuri

Jakarta (ANTARA) – Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak gugatan praperadilan terhadap Polda Metro Jaya dan Kejaksaan Tinggi terkait belum ditahannya mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri.

2. Satu tewas akibat bentrokan warga dengan pekerja proyek di Tanah Abang

Jakarta (ANTARA) – Bentrokan antara sekelompok warga dengan pekerja proyek di kawasan Kebon Kacang, Tanah Abang, Jakarta Pusat, pada Selasa (17/12) malam menewaskan satu orang.

3. Kejati DKI temukan stempel palsu dalam penyimpangan dana di kantor Disbud

Jakarta (ANTARA) – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi DKI Jakarta menemukan stempel palsu yang diduga untuk penyimpangan dana di kantor Dinas Kebudayaan DKI yang beralamat di Jalan Gatot Subroto, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan.

4. Polda Metro Jaya tegaskan kasus Firli Bahuri belum dihentikan

Jakarta (ANTARA) – Polda Metro Jaya menegaskan kasus mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri yang tersandung kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) belum dihentikan.

5. Polres Jakut deklarasikan Kampung Bebas Narkoba dukung Astacita

Jakarta (ANTARA) – Polres Metro Jakarta Utara mendeklarasikan kampung bebas narkoba di enam kecamatan wilayah hukumnya sebagai wujud dukungan salah satu program Astacita Presiden RI Prabowo Subianto yakni pemberantasan narkoba yang menjadi program kerja 100 harinya

^{_{Mantan istri Direktur Utama PT Taspen Antonius Nicholas Stephanus Kosasih, Rina Lauwy, memenuhi undangan KPK untuk klarifikasi soal dugaan korupsi di PT Taspen (Persero) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat/am.}}

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa mantan istri Direktur Utama PT Taspen Antonius Nicholas Stephanus Kosasih, Rina Lauwy Kosasih, soal aliran uang ke salah satu tersangka dalam kasus dugaan korupsi di PT Taspen (Persero).

“Saksi hadir didalami terkait dengan aliran uang,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Selain Rina Lauwy, penyidik KPK juga memeriksa satu orang saksi lainnya yakni Karyawan BUMN PT Taspen Tuti Nurbaiti. Yang bersangkutan juga diperiksa penyidik soal aliran uang terkait perkara tersebut.

Keduanya diperiksa penyidik KPK pada Selasa (17/12) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

Pemeriksaan ini menjadi ketiga kalinya Rina diperiksa oleh KPK terkait penyidikan dugaan korupsi di PT Taspen. Sebelumnya Rina diperiksa pada 1 September 2022. Saat itu perkara dugaan korupsi di PT Taspen masih dalam tahap penyelidikan oleh KPK.

Rina kemudian kembali diperiksa pada Selasa (21/5) di Gedung Merah Putih KPK, setelah perkara tersebut naik ke tahap penyidikan.

Dalam perkara tersebut, tim penyidik KPK juga telah memeriksa Direktur Utama PT Taspen (Persero) Antonius Nicholas Stephanus Kosasih.

Antonius dikonfirmasi antara lain soal kebijakannya selaku Direktur Investasi merangkap Ketua Komite Investasi dalam merekomendasikan penempatan dana PT Taspen (Persero) sebesar Rp1 triliun.

Pada 8 Maret 2024, KPK mengumumkan telah memulai penyidikan kasus dugaan korupsi bermodus investasi fiktif di PT Taspen (Persero) dan penempatan dana investasi sebesar Rp1 triliun.

Perkara dugaan korupsi tersebut juga diduga melibatkan beberapa perusahaan lain dan diperkirakan telah menimbulkan kerugian keuangan negara hingga ratusan miliar rupiah.

Tim penyidik KPK juga telah menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

Namun, sesuai dengan kebijakan lembaga antirasuah, para pihak yang ditetapkan sebagai tersangka beserta uraian lengkap perkara akan disampaikan saat dilakukan penahanan terhadap para tersangka.

Meski demikian, KPK menyampaikan pihaknya telah memberlakukan cegah keluar negeri terhadap dua orang yang terdiri dari satu orang penyelenggara negara dan satu pihak swasta.

^{_{Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol menyatakan bahwa penempatan tentara Korea Utara di Rusia merupakan ancaman keamanan bagi Korea Selatan dan komunitas global, menurut laporan media lokal, Selasa (29/10/2024). ANTARA/Anadolu/py/am.}}

 Badan Intelijen Nasional (NIS) Korea Selatan pada Kamis mengatakan setidaknya 100 tentara Korea Utara yang dikirim ke Rusia untuk bertempur di Ukraina tewas dan 1.000 lainnya terluka, menurut seorang anggota parlemen.

Dalam pengarahan tertutup kepada komite intelijen parlemen, NIS juga mengatakan bahwa militer Rusia mengeluhkan bahwa pasukan Korea Utara kekurangan kemampuan untuk merespons drone dan sebagian besar dimobilisasi sebagai pasukan penyerang garis depan.

Sekitar 11.000 tentara Korea Utara yang dikerahkan di wilayah Kursk mulai digerakkan ke pertempuran sebenarnya pada Januari dan Februari, menurut NIS.

Badan intelijen itu juga mengatakan telah mendeteksi tanda-tanda bahwa pemimpin Korea Utara Kim Jong-un sedang mempersiapkan untuk melatih pasukan operasi khusus yang akan dikirim tambahan ke Ukraina.

Sebelumnya, Kantor Berita Korea Selatan, Yonhap melaporkan bahwa Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy telah membagikan video yang ia klaim menunjukkan seorang tentara Rusia membakar tubuh tentara Korea Utara yang tewas dalam pertempuran melawan Ukraina.

Zelenskyy yang membuat klaim tersebut dalam sebuah video yang diunggah di media sosial pada Selasa (17/12) mengatakan tindakan tersebut bertujuan untuk menyembunyikan keberadaan pasukan Korea Utara yang bertempur bersama Rusia.

Video berdurasi 30 detik itu menampilkan rekaman yang tampak seperti mayat yang terbakar sebagian dengan tulisan terjemahan bahasa Inggris “Rusia berusaha menyembunyikan wajah-wajah tentara Korea Utara bahkan setelah kematian.

Video tersebut juga memperlihatkan close-up seorang tentara yang diduga berasal dari Korea Utara dan rekaman lainnya yang menunjukkan seorang tentara dengan wajah Asia berkata “Tidak, tidak” ke arah kamera.

Terdengar juga suara dari balik kamera yang mengatakan “Katakan padanya untuk memakai masker. Pakai masker itu.”